Soal Ambang Batas Parlemen, Oso Nilai Tidak Perlu

Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) mengatakan ambang batas parlemen tidak diperlukan, agar tidak ada kesan dalam penyusunan peraturan, menghambat partai-partai kecil untuk berkembang. "Menurut saya ambang batas parlemen tidak perlu. Jangan mengunci partai-partai kecil untuk berkembang atau menutup partai akan masuk karena itu bebaskan saja," kata OSO di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (12/1/2017).

Dia mengatakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu dalam Panitia Khusus Pemilu yang sudah berjalan, harus mengakomodir semua kepentingan partai politik. Menurut dia, partai-partai besar jangan merasa dirinya sudah besar karena semua parpol sama-sama berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Kita sama-sama berjuang untuk negara, sehingga mau menang silahkan berjuang namun jangan jumlah itu untuk mempengaruhi sesuatu," ujarnya. Oso mengatakan harus diberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih wakilnya menurut hati nuraninya. Karena itu menurut dia, sesama partai jangan saling mengunci untuk berkembang karena tidak baik dalam iklim demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Hanura Sarifudin Sudding mengatakan ambang batas parlemen (Parliament Threshold-PT) tidak relevan lagi karena awalnya PT dibuat untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden oleh parpol atau gabungan parpol yang mencapai angka 20 persen.

Namun menurut dia, saat ini Pemilu serentak tidak memerlukan ambang batas parlemen sehingga ketika semua parpol berhak mengusung capres dan cawapres maka PT tidak dibutuhkan lagi. "Kita harus menghargai pilihan rakyat yang terbuang ketika ada seorang calon anggota legislatif yang terpilih namun partainya tidak lolos ambang batas parlemen," ujarnya.

Menurut dia apabila hal itu terus terjadi merupakan kemunduran demokrasi karena bagaimana memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak rakyat dalam memilih calonnya di parlemen. Sudding juga menilai sistem proporsional terbuka masih merupakan sistem pemilu yang ideal karena memberikan ruang selebar-lebarnya kepada masyarakat untuk memilih wakilnya.

"Lalu partai politik melakukan rekrutmen yang sangat ketat agar calon yang diusung memiliki integritas, kapasitas sehingga orang berkualitas yang terpilih," katanya. Menurut dia, rekrutmen yang ketat itu menjadi tantangan bagi semua parpol dan Hanura akan menerapkan standar ketat dalam pola rekrutmen calon anggota legislatif. (Ant)