Ahok Digoyang, Novanto Minta Pisahkan Masalah Hukum dan Politik

Massa Aksi dari Forum Umat Islam (FUI) mendatangi Gedung DPR untuk menyampaikan beberapa tuntutan, salah satunya adalah terkait status Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Diketahui, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengembalikan posisi Ahok sebagai gubernur usai melewati masa kampanye Pilkada DKI Jakarta.

"Sama seperti kemarin, kami meminta komitmen pemerintah tentang penonaktifan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)," kata Sekjen FUI Al-Khaththath sebelum bertemu dengan Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/2/2017).

Menanggapi aksi demo pada hari ini, Ketua DPR Setya Novanto menyatakan aksi demonstrasi merupakan hak warga negara dan dilindungi oleh UU dan konstitusi.

"Suasana sedang hujan tapi masalah demo ini kan hak daripada warga negara tentu kita memberikan apresiasi juga secara UU konstitusi untuk bicara di depan umum tidak ada masalah," kata Novanto di Gedung DPR, Selasa (21/2/2017).

Sementara itu, terkait dengan tuntutan agar Ahok dicopot dari statusnya sebagai Gubernur DKI, Novanto meminta agar memisahkan antara tuntutan hukum dan dijernihkan dari masalah politik.

"Ya ini masalah Ahok harus dibedakan masalah hukum dan masalah berkaitan dengan politik yang ada. Tentu masalah hukum kita percayakan kepada mekanisme hukum yang berlaku dan ini sekarang sedang sidang kita percayakan itu dengan jalur-jalu inilah yang harus dibedakan," pungkasnya.

"Sehingga jangan sampai terpancing dengan suasana-suasana politik yang tentu sudah ada jalurnya masing-masing. Kita harapkan semuanya bisa memilah-milah tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan karena kita percayakan kepada pihak-pihak hukum yang sedang melaksanakan ini," tandasnya.