Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono membahas progres rencana proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD).
Ketiganya menemui Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan menggelar rapat di kantor Luhut di Jakarta, Kamis (9/3/2017) siang.
"Kami tadi membahas 'update masterplan' NCICD yang disusun Bappenas," kata Basuki.
Menurut dia, tugas utama pihaknya adalah melakukan dua hal, yakni menyelesaikan proyek tanggul pantai di Teluk Jakarta serta menyelesaikan studi kelayakan tanggul laut.
"Saya cuma ditugaskan untuk menyelesaikan tanggul pantai yang 20 kilometer. Sekarang kan sudah ada 4,5 km yang sedang kami kerjakan. Itu sudah harus diselesaikan tahun ini," tambahnya.
Basuki menjelaskan, ada perbedaan mendasar antara proyek tanggul pantai dan tanggul laut itu. Tanggul pantai dibuat untuk bisa meredam terjadinya banjir rob akibat masuknya air laut ke permukaan tanah, khususnya wilayah Jakarta Utara.
Pembangunan tanggul sepanjang 20 km akan dilakukan di berbagai titik-titik kritis.
"Sedangkan tanggul laut itu yang di luar. Kami tugasnya menyelesaikan tanggul pantai itu. Titik-titik kritisnya antara lain Muara Kamal, Pluit dan Kalibaru," katanya.
Menurut dia, tanggul pantai yang dibangun di titik-titik kritis itu akan diprioritaskan di lokasi yang terkena banjir rob.
"(Nantinya) nyambung tapi nanti akan jadi satu," imbuhnya.
Sementara itu, untuk proyek tanggul laut yang juga dikenal sebagai "giant sea wall" (tanggul laut raksasa), Basuki mengaku pihaknya akan terlebih dahulu menyelesaikan uji kelayakan.
Pemerintah akan bekerjasama dengan Korea Selatan untuk menyusun uji kelayakan. Sementara Belanda akan terlibat dalam hal pembiayaan.
"Ini baru dikerjakan. Ini meneruskan 'masterplan' Bappenas. Jadi dari 'masterplan' lalu ke uji kelayakan," katanya.
Proyek tanggul laut raksasa sendiri merupakan implementasi program NCICD melibatkan bantuan dua negara lain, yaitu Korea (KOICA) dan Belanda (Ministry of Infrastructure and Environment/MIE).
NCICD sendiri, menurut Basuki, bukan hanya proyek penanggulangan banjir, tetapi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup Jakarta secara keseluruhan.
"NCICD bukan hanya untuk menanggulangi rob. Karena bukan cuma tanggul, tapi kita juga harus menghentikan air tanah. Caranya kita harus bisa suplai air bersih. Di Jatiluhur ada, Kalimalang kita perbaiki, juga ada. Kalau itu semua sudah diperbaiki, baru kita bisa tegakkan Perda tentang pengambilan air tanah," jelasnya. (Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil