BI Siap Dukung Penyaluran Bansos Nontunai

Bank Indonesia siap terus mendukung implementasi penyaluran bantuan sosial secara nontunai oleh pemerintah pada tahun ini, dari sebelumnya sebagian besar masih disalurkan dalam bentuk tunai.

Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Pungky P Wibowo, di Jakarta, Senin, mengatakan sebelumnya bank sentral telah menyusun bisnis model penyaluran bansos nontunai yang dapat diterapkan untuk berbagai program, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP), dan lain-lain.

Model tersebut telah dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.

"Transformasi penyaluran bansos dari tunai menjadi nontunai akan membantu pencapaian pemenuhan prinsip 6 T, yaitu Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi, dan Tepat Kualitas," ujar Pungky, saat diskusi dengan wartawan di Kantor Pusat BI, Jakarta, Senin (13/3/2017).

Model bansos nontunai telah diterapkan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dengan tahun ini akan disalurkan nontunai kepada 3 juta penerima PKH atau 50 persen dari total penerima PKH.

Nominal bantuan uang adalah bernilai Rp1.890.000 per keluarga penerima manfaat dan diberikan dalam 4 tahap.

Sedangkan untuk Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), tahun ini akan disalurkan secara nontunai kepada 1,4 juta penerima atau sekitar 9 persen dari total penerima.

Program ini merupakan transformasi dari bantuan subsidi beras untuk keluarga miskin, semula berupa beras menjadi uang untuk membeli sembako. Program tersebut diluncurkan Presiden RI pada 23 Februari 2017 lalu.

Uang untuk membeli sembako yang diberikan sebesar Rp110 ribu per bulan (total Rp1.320.000 per keluarga penerima manfaat) Sedangkan Program Indonesia Pintar sejak 2016 telah disalurkan nontunai ke 100 persen siswa.

Penyaluran bansos menggunakan kartu kombo yang diterbitkan oleh empat bank himpunan milik negara (Himbara, yaitu BNI, BRl, Mandiri, dan BTN). Dalam kartu kombo tersebut berisi fitur, antara lain uang elektronik untuk bantuan yang nominalnya kecil dan digunakan hanya untuk pembelanjaan barang tertentu, misalnya sembako.

Selain itu, ada fitur tabungan untuk bantuan yang nominalnya cukup besar dan dapat digunakan secara bebas atau sesuai kebutuhan, misal tarik tunai atau pembayaran fasilitas kesehatan.

Kartu kombo tersebut memuat berbagai program bansos, PKH, BPNT, dan ke depan subsidi LPG (khusus untuk LPG, sifatnya masih pilot project).

Pilot project LPG dimulai 1 April 2017 (Bali, Bangka, Batam, Lombok) dan akan diperluas pada 1 Juli 2017. Pada bulan Juli tersebut direncanakan subsidi listrik akan diintegrasikan pula kedalam Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dalam meningkatkan kemudahan dan kenyamanan layanan bansos, bank Himbara telah mengembangkan layanan penyaluran bansos secara terinterkoneksi dan terinteroperabilitas. Dalam hal ini agen LKD dilengkapi dengan mesin EDC serta dikembangkan ATM yang dapat menerima kartu dari empat bank Himbara.

Upaya untuk memudahkan monitoring, bank Himbara juga telah membuat dashboard yang dapat dilihat secara realtime. (Ant)