Jaksa Bantah Penundaan Tuntutan Ahok Karena Surat Kapolda

Jaksa Penuntut Umum (JPU) membantah penundaan pembacan?surat tuntutan kepada terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama lantaran adanya desakan dari surat Kapolda Metro Jaya M Iriawan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara. Hal itu terungkap saat Majelis Hakim menanyakan alasan JPU belum selesai membuat surat tuntuntan atas kasus tersebut.

"Kami sudah berusaha sedemikian rupa bahwa ternyata waktu satu minggu tidak cukup bagi kami untuk menyusun surat tuntutan," kata Ketua JPU Ali Mukartono di Gedung Kementerian Pertanian, Jaksel, Selasa (11/4/2017).

JPU beralasan penundaan pembacaan?surat tuntutan karena butuh pemahaman yang menyeluruh sebab?banyaknya saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini.

"Perlu kami kemukakan majelis bahwa beberapa waktu lalu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menerima tembusan surat dari Kapolda yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara," kata JPU.

"Ya sudah saya terima," jawab hakim.

"Penyusunan surat dakwaan tidak ada kaitannya dengan surat Kapolda. Namun demikian, di hari penuntutan kiranya surat Kapolda ini bisa dijadikan pertimbangan kapan pembacaan tuntutan bisa diajukan mengingat bahwa ini secara spesifik disampaikan alasan penundaan dan sebagainya. Kita menghormati bahwa alasan keamanan menjadi urusan pokok polisi. Kiranya bisa menjadi melihat keputusan kapan penundaan," terang JPU.