Pengamanan Pilkada, DPR Minta Kasus Iwan Bopeng Harus Jadi Pelajaran

Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyari mendesak TNI untuk memastikan tidak ada premanisme di TPS saat dilangsungkannya pemungutan suara.

"Keberadaan mereka (TNI) harus memberikan rasa aman dan damai kepada masyarakat dan petugas KPPS mulai dari rumah menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS), saat melakukan pencoblosan hingga kembali lagi ke rumah," kata Kharis di Jakarta, Rabu (19/4/2017).

Politikus PKS itu menambahkan tugas yang diemban personel TNI dan Polri pada pengamanan Pilkada putaran kedua DKI Jakarta merupakan tugas mulia, karena bertujuan untuk menjamin warga Jakarta aman, tenteram dan damai, tanpa tekanan dan unsur premanisme saat melaksanakan pesta demokrasi.

Menurutnya, kasus Iwan bopeng menjadi pelajaran serius premanisme menyerang petugas KPPS, "Tugas personel TNI dan Polri adalah menjamin keamanan warga Jakarta yang akan melakukan pencoblosan di masing-masing TPS dan ingat kasus premanisme Iwan bopeng, itu jangan sampai terulang premanisme di sekitar TPS? imbuhnya.

Sejalan dengan itu anggota DPR asal Solo ini juga melihat kesungguhan Panglima TNI yang memerintahkan kepada seluruh personel TNI agar melaksanakan tugas dengan profesional, terukur sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku.