Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pada perayaan Idul Fitri 1438 Hijriah dan dalam suasana bermaaf-maafan ingin memperbaiki komunikasi dengan Komisi VI DPR RI. Semoga kita bisa saling memaafkan. Apapun itu, kalau saya ada kekurangan mohon maaf sebesar-besarnya, kata Rini kepada wartawan saat "open house" di kediaman pribadinya di Jalan Patra Kuningan V, No. 8 Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu, 25/6/2017.
Menurut Rini, komunikasinya dengan Komisi VI dan DPR memang saat ini tidak berjalan dengan baik. Terus terang komunikasi tersendat. Namun BUMN kan mitra Komisi VI. Tentunya diharapkan bisa berjalan dengan baik," ujarnya.
Meski begitu, Rini menambahkan bahwa dirinya bersyukur hubungan Komisi VI dengan seluruh BUMN dan dengan Deputi Kementerian BUMN berlangsung lancar. "Itu saya ikuti terus, dan Alhamdulilah berjalan lancar," katanya.
Hubungan komunikasi Menteri BUMN dengan Komisi VI DPR sempat terganggu sehingga pada beberapa kali Rapat Kerja DPR dengan Kementerian BUMN diwakili oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pencekalan Rini tersebut bermula dari hasil Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, pada akhir Desember 2015.
Salah satu butir hasil pansus itu merekomendasikan ke Presiden Jokowi agar memberhentikan Rini dari posisi Menteri BUMN dan melarangnya mengikuti segala rapat di DPR.
Belakangan, Komisi VI melunak dan merekomendasikan pencabutan surat pencekalan kepada pimpinan DPR namun hingga kini belum mendapat respons.(FH/Ant)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Franklin Herlando
Tag Terkait: