Kementerian ESDM Targetkan 200 Ton Hidrogen Hijau Masuk Pasar di 2026

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan target ambisius untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih di dalam negeri. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa hidrogen hijau harus sudah mulai masuk ke pasar pada tahun 2026.

Target ini menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama (KPI) kementerian untuk memastikan transisi energi berjalan sesuai peta jalan yang telah disusun bersama para mitra internasional, termasuk Jepang melalui peluncuran resmi Indonesia-Japan Collaboration Roadmap for Accelerating a Hydrogen Ammonia Society in Indonesia (HASI).

"Di tahun depan, tahun 2026, yang merupakan KPI saya, Indikator Kinerja Utama saya juga mengatakan bahwa hidrogen harus ada di pasar hampir 200 ton per tahun. Yang hijau (green hydrogen). Jadi ini adalah KPI, kita harus mencapai itu," ujar Eniya dalam “4th Indonesia–Japan Hydrogen Ammonia Development Acceleration Forum" di Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Baca Juga: Bahlil Ungkap Ekspansi 7 GW Pembangkit Fosil Tekan Laju Bauran EBT Nasional 2025

Langkah Indonesia ini dinilai sangat strategis mengingat posisi Indonesia sebagai pemain kunci di Asia Tenggara. Berdasarkan data permintaan hidrogen di kawasan ASEAN yang mencapai 4 juta ton per tahun pada 2024, Indonesia berkontribusi signifikan sebesar 35% dari total permintaan regional tersebut.

Potensi besar ini didukung oleh kekayaan sumber daya energi terbarukan seperti surya, angin, bioenergi, dan panas bumi yang menjadi modal utama produksi hidrogen rendah emisi. Melalui Roadmap HASI, Indonesia akan berperan dalam penyediaan potensi energi dan pasar domestik, sementara Jepang mendukung dari sisi teknologi dan pembiayaan.

Eniya menjelaskan bahwa pencapaian target tersebut didukung oleh tren positif investasi di sektor Energi Baru Terbarukan (EBT). Pada tahun 2025, Indonesia mencatat penambahan kapasitas pembangkit EBT ke jaringan listrik (grid) sebesar 1,3 Gigawatt (GW), dengan investasi terbesar berasal dari sektor panas bumi (geothermal).

Forum ke-4 ini juga menandai transisi kerja sama Indonesia-Jepang dari tahap kajian menuju fase implementasi terstruktur. Upaya ini krusial mengingat laporan IEA 2024 menunjukkan produksi hidrogen rendah emisi global masih di bawah kebutuhan dekarbonisasi akibat tantangan biaya produksi yang tinggi dan regulasi yang belum matang.

Baca Juga: Investasi Sektor ESDM Melandai Rp 9,75 T Sepanjang 2025 di Tengah Ambisi Hilirisasi

"Di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kami sudah menetapkan bahwa hidrogen harus menjadi KPI kami. Jadi saya rasa ini memerlukan dukungan dari Anda semua, karena kami memberikan regulasi yang lebih mudah, regulasi yang jelas, dan kami butuh pendapat Anda hari ini untuk membuatnya lebih jelas," tegas Eniya.

Sebagai langkah keberlanjutan, pemerintah juga mengumumkan rencana penyelenggaraan Global Hydrogen Ecosystem Summit (GHES) pada 21-23 Juli 2026 sebagai wadah kolaborasi internasional untuk memperkuat ekosistem ini lebih lanjut.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan penggunaan bahan bakar fosil, khususnya solar, di berbagai sektor mulai dari pembangkit listrik hingga industri pertambangan. Eniya optimistis bahwa dengan regulasi yang tepat, target 200 ton hidrogen hijau per tahun dapat menjadi pijakan awal transformasi industri hijau di Indonesia.