Rekonstruksi Aceh, Pemerintah Alokasikan Rp3,45 Triliun

Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp3,45 triliun untuk merekonstruksi tiga wilayah kabupaten dan satu wilayah provinsi di Nanggroe Aceh Darussalam yang terdampak gempa bumi pada 7 Desember 2016 lalu.

Menteri Koordinator Bidang pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, usai rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, di Jakarta, Kamis (20/7/2017), mengatakan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut untuk Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen dengan target penyelesaian pada akhir 2018.

"Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana meliputi permukiman, infrastruktur, ekonomi, kesehatan, dan pendidikan," ujar Puan.

Anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp3,45 triliun terdiri dari penanganan empat sektor, yakni sektor permukiman sebesar Rp338 miliar, infrastruktur Rp1,2 triliun, sosial Rp646 miliar, pembangunan ekonomi Rp938 miliar, dan lintas sektor Rp308 miliar.

"Rapat koordinasi ini memfokuskan pembahasan rencana tindak lanjut Inpres Nomor 5 Tahun 2017 tentang Percepatan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi di Aceh tahun 2016 yang baru terbit pada tanggal 10 Juli 20l7 agar berjalan sesuai harapan," tambah Puan.

Berdasarkan Inpres Nomor 5 Tahun 2017 menugaskan empat kementerian koordinator, 14 kementerian teknis, tujuh lembaga pemerintah nonkementerian, dan empat kepala daerah yang terlibat dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf mengatakan pemerintah daerah sudah melakukan persiapan untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut.

Muzakir menyatakan pembangunan fisik bisa mulai dilakukan pada Agustus mendatang dan diperkirakan akan selesai tepat waktu pada akhir 2018. Bencana gempa bumi yang menimpa NAD pada 7 Desember 2016 lalu mengakibatkan 103 korban jiwa, 134 luka berat, 532 luka ringan, dan 85.133 jiwa mengungsi. (HYS/Ant)