Kementerian UMKM Fasilitasi Pemulihan Ekonomi Pascabencana bagi Pelaku Usaha di Aceh

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bergerak cepat mendorong pemulihan ekonomi masyarakat pascabencana di Provinsi Aceh. Melalui Deputi Bidang Kewirausahaan, pemerintah menyelenggarakan workshop pendampingan peningkatan kapasitas usaha yang diikuti oleh ratusan pelaku UMKM terdampak bencana di Gedung Laboratorium IAIN Langsa, Jumat (11/9).

Kegiatan ini menyasar para wirausaha dari tiga wilayah, yakni Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Melalui workshop ini, para peserta mendapatkan materi komprehensif mulai dari penguatan akses pembiayaan, perluasan jangkauan pasar, hingga strategi peningkatan kapasitas produksi agar usaha mereka dapat kembali berjalan secara mandiri dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, menjelaskan bahwa agenda ini merupakan bagian dari program besar pemulihan ekonomi di tiga provinsi terdampak bencana. Secara bertahap, program ini ditargetkan menyentuh 5.250 wirausaha yang tersebar di 50 kabupaten/kota di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

“Kegiatan peningkatan kapasitas wirausaha menjadi salah satu rangkaian program pemulihan ekonomi pascabencana di tiga provinsi terdampak bencana," ujar Riza Damanik, mengutip keterangan tertulis, Sabtu (12/9/2026).

Pelatihan ini pun disambut baik oleh para pelaku usaha mikro di lapangan. Siti Rahmah, salah seorang pemilik usaha kuliner asal Kota Langsa, merasakan langsung manfaat dari standardisasi materi yang diberikan oleh para mentor.

“Materi pelatihannya sangat bermanfaat karena bisa langsung saya terapkan untuk meningkatkan kualitas produk, standardisasi, dan pengemasan supaya usaha kami dapat naik kelas," kata Siti Rahmah

Senada dengan Siti, Pocut Mayasari selaku perintis usaha mikro asal Aceh Timur mengaku mendapatkan pemahaman krusial mengenai legalitas usaha yang selama ini sulit diakses secara mandiri.

"Terutama saat penjelasan pada sesi pemasaran, kami diajarkan cara mengurus sertifikasi PIRT dan sertifikat halal," ungkap Pocut.

Untuk mengoptimalkan pemulihan, seluruh peserta kini diarahkan untuk berintegrasi ke dalam aplikasi SAPA UMKM. Langkah digitalisasi ini diambil guna mempermudah proses pemantauan dan evaluasi secara berkala, sehingga perkembangan usaha para penerima manfaat dapat terukur dengan jelas.

Baca Juga: Tak Cukup Salurkan Rp7,8 Triliun, Samir Bidik Pembiayaan UMKM di Luar Jawa

Baca Juga: Kemenperin dan BI Dorong UMKM Mulai Beralih ke Produksi Hijau

Selain pembekalan kapasitas, pemerintah tengah bersiap memberikan stimulus permodalan berupa Bantuan Presiden (Banpres) Rehabilitasi Usaha Mikro. Bantuan hibah sebesar Rp3 juta per penerima ini khusus dialokasikan bagi pelaku usaha mikro terdampak bencana yang saat ini tidak sedang mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun pembiayaan perbankan lainnya. 

Sementara itu, pemerintah telah menyiapkan total anggaran mencapai Rp1,2 triliun untuk periode tahun 2026 dan 2027. Anggaran jumbo tersebut ditargetkan dapat memperkuat permodalan sekitar 400 ribu pemilik usaha mikro di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Saat ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota Langsa bersama Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian Kabupaten Aceh Tamiang sedang menggenjot proses pendataan calon penerima berdasarkan usulan dari pemerintah daerah setempat.