OJK Catat Jumlah Nasabah Laku Pandai di Sumut Capai 484.398 Orang

Jumlah agen dan nasabah Laku Pandai di Sumatera Utara terus meningkat dan saat ini masing-masing berjumlah 18.242 dan 484.398 orang.

"Pemerintah memang berharap nasabah Laku Pandai terus meningkat karena masih banyak masyarakat yang belum tersentuh perbankan/jasa keuangan," kata Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatera Bagian Utara Wahyu Mardiansyah di Medan, Kamis (7/9/2017).

Dia mengatakan itu dalam diskusi bertema Laku Pandai: Akses Keuangan untuk Semua yang digelar Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) dan OJK. Pada triwulan I, jumlah agen Laku Pandai di Sumut masih 15.420 dengan jumlah nasabah 211.836 orang. Sementara di triwulan II sudah 18.242 dan 484.398 orang.

OJK, kata dia, memberi apresiasi krpada perbankan seperti BTPN yang terus mengembangkan agen Laku Pandai dan nasabah. Pada 2017 misalnya jumlah penyelenggara Laku Pandai sudah sebanyak 20 bank dari hanya enam bank di tahap awal dan 2016 sebanyak 12 bank.

Dukungan perbankan itu diharapkan bisa merealisasikan target pemerintah pada 2020 dengan keuangan inklusif di Indonesia sudah 75 persen. Untuk mencapai angka 75 persen itu, pemerintah berharap bisa mewujudkan One Village One Agent.

Dia mengakui program satu desa satu agen itu juga membutuhkan dukungan seperti infrastruktur jaringan komunikasi.

Executive Vice President Product and Customer Experience Head BTPN Wow Achmad Nusjirwan Sugondo mengakui bukan hal gampang mencari agen dan termasuk nasabah laku pandai.

"Selain akses masih terbatas, kemampuan menggunakan IT dan pendapatan yang lemah menjadi hambatan," katanya.

Meski sulit, manajemen BTPN sudah berhasil mencetak 11 ribu agen Laku Pandai di Sumut dengan nasabah 209.000 orang. Secara nasional, kata dia, agen Laku Pandai BTPN Wow sejak diluncurkan Maret 2015 sudah ada 190.300 agen dengan jumlah nasabah 3,86 juta orang.

"Potensi nasabah masih cukup besar sehingga BTPN dan bank lainnya memiliki peluang yang besar untuk mendukung keuangan inklusif pemerintah itu," katanya. (CP/Ant)