Ekonom UGM Minta Manajemen Telkom Dirombak

Daya tarik saham emiten BUMN dan anak usahanya meredup di sepanjang tahun ini. Secara year-to-date (ytd), harga saham emiten BUMN dan anak usahanya mencatatkan penurunan rata-rata sebesar 6%.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori mengkritik buruknya kinerja BUMN PT Telkom. Kerugian ini banyak diderita BUMN yang berkiprah di sektor telekomunikasi.

Harga saham PT Telkom tertekan di BEI jatuh ke posisi lima dalam kapitalisasi pasar. Harga sahamnya turun hingga 11%.

Defiyan Cori yang merupakan Lulusan FE UGM dan Ketua Forum Ekonomi Muda Indonesia (FEMI) ini menilai banyak investor melepas saham TLKM lantaran sentimen Satelit Telkom 1 yang belum sepenuhnya hilang meski?hal itu terjadi?pada Agustus 2017. Menurutnya, investor sekarang sudah cerdas, tak bisa lagi dikelabui oleh polesan-polesan. Mereka melihat kinerja dan banyaknya permasalahan di tubuh PT Telkom hingga akhirnya melepas saham PT Telkom di bursa saham.

"Anjloknya saham PT Telkom hingga sampai 3.730 saat ini menunjukan investor sudah tidak tertarik. Investor sudah tidak dapat dikelabui. Ada permasalahan besar di baliknya," kata Defiyan saat dihubungi, Rabu (18/4/2018).

Melihat kondisi ini, Defiyan menegaskan bahwa menyelesaikan permasalahan inefisiensi dan inefektivitas manajemen dalam tubuh Telkom harus menjadi prioritas utama. Terlebih, para Dewan Manajemen yang tidak berparadigma kapitalisme saja sebab BUMN modal awalnya adalah dari negara.

"Harus punya paradigma konstitusi. Contohnya, soal satelit Telkom 1 itu akibat cara berpikir manajemen yang mau untung besar. Mengganti barang tua, namun akhirnya rusak," imbuhnya.

Menempatkan profesional di bidang manajemen, lanjut Defiyan, memang penting bagi penyehatan pengelolaan BUMN dan juga koperasi untuk tujuan kesejahteraan semua orang.

Defiyan juga menyarankan, jangan ada lagi upaya "make up" atau memoles yang seolah besar, namun kenyataan hanya balon kosong. Laporan kinerja bagus, namun harga saham anjlok.

Terkait permasalahan yang terdapat pada BUMN, pemerintah wajib menegakkan amanat konstitusi, yaitu pasal 33 dalam menyusun sistem ekonomi bangsa dengan memperkuat BUMN dan memberikan peluang terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Pemerintah harus melakukan restrukturisasi terhadap menajemen PT Telkom Indonesia yang dinilai buruk karena pengawasan dari dewan komisaris ke direksi dalam mengawasi menajemen tidak berjalan," ungkapnya.

Lanjut Defiyan, Badan Pemeriksa Keuangan sebaiknya melakukan audit laporan keuangan PT Telkom. Bentuk transparansi menunjukkan kinerja perusaahaan BUMN aman dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Telkom punya peran strategis juga sebagai BUMN untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi, harus profesional kinerjanya. Jangan seperti yang sekarang," tutupnya.