Kamboja Kepincut Sistem Desentralisasi di Indonesia

Pemerintah Provinsi Kandal, Kamboja ingin mempelajari kebijakan desentralisasi di Indonesia, demikian disampaikan dalam keterangan tertulis dari KBRI Phnom Penh yang diterima di Jakarta, Sabtu (21/7/2018).

"Indonesia dan Kamboja sudah memiliki hubungan yang sangat dekat sejak berabad-abad lalu, saya berharap peningkatan kerja sama khususnya antara Provinsi Kandal dengan provinsi di Indonesia. Saya juga menginginkan adanya pertukaran informasi dan pengalaman terbaik mengenai kebijakan desentralisasi karena Indonesia sudah lebih dulu menerapkan kebijakan ini," kata Gubernur Provinsi Kandal, Mao Phiron.

Hal itu disampaikan Mao Phiron saat menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar RI untuk Kamboja Sudirman Haseng. Pada kesempatan itu, Gubernur Phiron menyampaikan penghargaan tinggi atas peran penting Indonesia dalam proses perdamaian di Kamboja dan menjelaskan perkembangan kondisi masyarakat Kamboja yang kini harmonis karena kebijakan pemerintah yang menjamin hak dan kebebasan beragama.

Gubernur Phiron juga mengungkapkan berbagai kemajuan di bidang infrastruktur yang menopang konektivitas dan ekonomi Kamboja.

"Sepuluh tahun lalu dibutuhkan perjalanan dari pagi hingga sore hari untuk menjangkau Chrey Thom, wilayah di mana salah satu kantong WNI berada, dari pusat kota di Kandal. Namun, berkat infrastruktur yang semakin baik, saat ini hanya butuh waktu sekitar satu jam saja untuk mencapai wilayah itu," ujarnya.

Selain itu, lanjut dia, Provinsi Kandal memiliki 40.000 hektar lahan pertanian serta lebih dari 200 pabrik industri dan 60 pabrik garmen.

Kandal dengan jumlah penduduk lebih dari 1,2 juta merupakan provinsi di Kamboja dengan populasi terpadat kedua setelah Phnom Penh. Industri utama bagi salah satu provinsi terkaya di Kamboja itu adalah pertanian dan perikanan. Kandal juga memiliki banyak pabrik garmen yang merekrut lebih dari 500.000 pekerja. (HYS/Ant)