Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Thailand Batalkan MOU 44, Sengketa Kian Panas dengan Kamboja

Thailand Batalkan MOU 44, Sengketa Kian Panas dengan Kamboja Kredit Foto: AP Photo/Sakchai Lalit
Warta Ekonomi, Jakarta -

Thailand secara sepihak menghentikan perjanjian lama  yang telah berlangsung selama 25 tahun dengan Kamboja. Hal ini terkait kerja sama eksplorasi energi lepas pantai di Teluk Thailand.

Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul menyatakan bahwa pihaknya membatalkan kesepakatan yang dikenal sebagai MOU 44. Ia menyebut pembatalan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintahannya.

Baca Juga: WNI Buronan FBI Ditangkap di Resor Mewah Thailand, Diduga Tipu Warga AS 10 Juta Dolar!

“Pembatalan perjanjian ini tidak terkait konflik perbatasan dengan Kamboja, tetapi merupakan bagian dari kebijakan saya. Sudah 25 tahun tanpa kemajuan,” ujarnya.

MOU 44 sebelumnya dirancang untuk memungkinkan eksplorasi bersama minyak dan gas di wilayah laut yang diklaim tumpang tindih oleh kedua negara, sambil tetap membuka ruang negosiasi batas maritim secara paralel. Namun, implementasi perjanjian tersebut terhambat oleh ketidakstabilan politik, sengketa wilayah serta penolakan dari kelompok nasionalis di Thailand.

Kamboja menyayangkan keputusan tersebut. Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn menyatakan bahwa negaranya akan menempuh jalur hukum internasional.

“Kamboja tidak memiliki pilihan selain menyelesaikan sengketa ini melalui mekanisme yang diatur dalam United Nations Convention on the Law of the Sea,” katanya.

Ia menegaskan bahwa langkah tersebut mencerminkan komitmen Kamboja untuk menyelesaikan konflik secara damai sesuai hukum internasional.

Selama ini, Thailand cenderung menolak penyelesaian sengketa melalui mekanisme internasional seperti Mahkamah Internasional, dan lebih memilih pendekatan bilateral.

Ketegangan antara kedua negara meningkat sejak konflik bersenjata di sepanjang perbatasan sepanjang 817 km pada tahun lalu. Bentrokan tersebut menewaskan hampir 150 orang dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi.

Meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak akhir Desember, keputusan terbaru ini berpotensi memperumit hubungan bilateral serta menghambat pengembangan sumber daya energi di kawasan strategis Asia Tenggara.

Baca Juga: Cara Pemerintah Thailand Rayu Rakyatnya Beralih ke Mobil Listrik, Ada Skema Insentif Tukar Tambah

Langkah Thailand sendiri berpotensi memperpanjang ketidakpastian di wilayah Teluk Thailand, yang memiliki potensi cadangan minyak dan gas signifikan, sekaligus menjadi titik penting dalam keamanan energi regional.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar