PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bersama Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemerintah Kabupaten Kendal, dan Universitas Diponegoro (Undip) bersinergi memfasilitasi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah melalui skema KPR Mikro Academy-Business-Community-Government (ABCG).
ABCG merupakan skema hasil kolaborasi empat pihak yang terdiri dari akademisi, dunia usaha atau bisnis, komunitas, dan pemerintah untuk mendukung pembangunan perumahan swadaya yang berbasis komunitas yang membutuhkan rumah tinggal.?
"Setidaknya ada sekitar 6 juta MBR yang unbankable di Indonesia yang belum memiliki rumah. Ini menjadi tanggung jawab, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh stakeholder termasuk BTN dengan melibatkan akademisi serta komunitas," kata Direktur Utama BTN, Maryono di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (27/9/2018).
Dalam skema ini, BTN merepresentasikan dunia usaha yang akan memfasilitasi pembiayaan lahan melalui produk KPR BTN Mikro. Sementara pemerintah diwakili oleh Ditjen Penyediaan Perumahan, dan Pemkab Kendal, serta BPN.
Dalam skema ABCG, Ditjen Penyediaan Perumahan berperan menyiapkan strategi penyediaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sedangkan akademisi diwakili Undip dan komunitas setempat yang ditunjuk Pemkab Kendal, yaitu Kelompok Swadaya Masyarakat Curugsewu Asri.
Kelompok tersebut akan mengorganisasi komunitas, memfasilitasi pembagian kavling, sertifikasi lahan dan merancang, serta melaksanakan pembangunan rumah. Sementara Undip melakukan sosialisasi, edukasi, dan verifikasi MBR yang layak mendapatkan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG serta membuat kajian terkait rumah layak yang terjangkau dan penataan lingkungan.?
"Untuk menyentuh MBR, BTN melakukan bundling produk KPR BTN Mikro dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, sehingga akses pembiayaan untuk memiliki lahan lebih terjangkau, sementara BPN akan membantu pengadaan dan proses sertifikasi lahan," kata Maryono.
Menurut Maryono, sebagai pilot project, Kendal menjadi kabupaten pertama yang mengaplikasikan KPR BTN Mikro dengan skema ABCG. KPR BTN Mikro dengan skema ABCG dapat diakses konsumen dari kalangan MBR dan bagi yang belum memiliki tanah maupun rumah.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajar Sulaiman
Editor: Rosmayanti