Ketua DPRD DKI 'Sindir' Hilangnya Sosok Ahok di Pemprov Jakarta

Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019, Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi (Pras) mengingatkan agar satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sigap mengerjakan semua program Pemprov DKI Jakarta.

Pras mengatakan, pihaknya mendengar ada kepala daerah, seperti wakil wali kota Jakarta Barat yang diberi anggaran tapi tak bisa melakukan pembangunan. Karena itu, ia menyebut Pemprov DKI sudah kehilangan sosok tegas seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang dinilai bisa mendisiplinkan anak buahnya.

"Saya tidak mau mendengar lagi, seperti wakil wali kota Jakarta Barat, dikasih uang untuk membangun (kantor) lurah, dibilang enggak bisa," katanya di Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Olehnya itu, ia meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI sebagai eksekutor lapangan mengganti wakil wali kota Jakarta Barat.

"Mungkin bahasa saya yang paling kasar sekarang pecat," tegasnya.

Pemprov DKI sendiri mengajukan KUA-PPAS sebesar Rp87 triliun. Anggaran tersebut naik sekitar Rp4,1 triliun dari APBD-P 2019 senilai Rp83,2 triliun.