Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kritik Suramadu Gratis, Kubu Prabowo-Sandiaga Pencitraan?

        Kritik Suramadu Gratis, Kubu Prabowo-Sandiaga Pencitraan? Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Surabaya -

        Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengratiskan jembatan Suramadu (Surabaya-Madura) terus mendapat kritikan dari kubu oposisi. Hal itu membuat Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), M. Romahurmuziy (Romy) heran terhadap kubu Prabowo-Sandi.

        Romy menilai, apa pun kebijakan yang dilakukan pemerintah, meskipun positif, pasti akan disebut pencitraan politik. Karena itu, ia heran sebetulnya yang melakukan pencitraan apakah Prabowo-Sandi atau Jokowi-Ma'ruf.

        "Sekarang mau berbuat apa pun kepada rakyat itu dianggap pencitraan," ujarnya di Surabaya, Minggu (28/10/2018).

        Karena itu ia mengimbau seluruh pihak untuk melakukan kampanye mendidik dan adil di Pilpres 2019. Sebab tidak tepat menyebut kebijakan yang jelas-jelas prorakyat sebagai pencitraan demi meraih simpati publik. Apalagi Jokowi menggratiskan tarif di Jembatan Suramadu karena lalu lintas di sana masih belum maksimal.

        "Perkembangannya masih relatif stagnan karena itulah kemudian pemerintah mencoba melakukan terobosan. Barangkali hari ini yang menjadi persoalan adalah masih dikenalkannya tarif di tol Suramadu itu," jelasnya.

        "Sehingga kemudian dia tidak lagi dijadikan tol berbayar, tetapi tol tidak berbayar. Nah kita harapkan cita-cita awal berdirinya jembatan Suramadu untuk meningkatkan industrialisasi di Madura bisa tercapai dengan pembebasan kemarin," tambahnya.

        Ia juga meyakini, narasi negatif yang dibangun kubu oposisi tidak akan banyak berpengaruh kepada elektabilitasJokowi-Ma'ruf. Sebab, dari berbagai survei terlihat elektabilitas Jokowi-Ma'ruf jauh di atas Prabowo-Sandi.

        Karena itu, ia menduga kubu Prabowo-Sandi sudah hilang arah, sehingga selalu menjatuhkan calon petahana, termasuk menuding kebijakan pro-rakyat sebagai sebuah pencitraan.

        "Saya melihat yang bisa dilakukan oleh sebelah adalah menjatuhkan, memprovokasi dan mempropaganda. Tapi saya ingatkan itu jangan diteruskan. Karena itu tidak baik untuk rakyat," terangnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Irfan Mualim
        Editor: Irfan Mualim

        Bagikan Artikel: