Dengan APBD Rendah Banyuwangi Bisa Jadi Mesin Pendulang Devisa

Kemandirian dan partisipasi aktif masyarakat di Banyuwangi, Jawa Timur, diharapkan menjadi contoh bagi berbagai daerah termasuk DKI Jakarta dalam menumbuhkan sektor pariwisata yang menjadi mesin pendulang devisa.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta Trisno Nugroho usai kunjungan di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu, mengatakan peran pemerintah daerah sangat penting sebagai "tuan rumah" dan pemangku kebijakan di daerah tersebut.

Beberapa peran tersebut antara lain, kebijakan fiskal pemda dalam mengalokasikan anggaran bagi pariwisata, serta dukungan regulasi untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat setempat.

"Banyuwangi yang jauh dari timur Jawa ini bisa berkibar ke seluruh negeri, padahal aggarannya kecil tapi bisa menyeluruh. Kita ingin menunjukkan bahwa uang adalah bukan ukuran. Banyuwangi membuktikan itu," ujar Trisno.

Sebagai gambaran, ujar Trisno, APBD Banyuwangi untuk 2018 adalah sekitar Rp2 triliun. Sedangkan DKI Jakarta mencapai Rp80 triliun.

"Uang bukan menjadi hal yang segalanya. Harus ada inovasi untuk pengembangan kebijakan," ujarnya.

Revitalisasi atau pembangunan kembali pariwisata, lanjut Trisno, bukan hanya tugas pemerintah pusat, namun juga menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah.

Terlebih, peran pemerintah daerah di bidang pariwisata saat ini sangat dibutuhkan karena Tanah Air sedang membutuhkan pasokan devisa yang memadai agar bisa membendung tekanan ekonomi eksternal terhadap nilai tukar rupiah.

"Kenapa pariwisata? karena pariwisata menjadi sumber ketiga devisa bagi Indonesia setelah minyak dan produk kelapa sawirt. Indonesia kaya akan pariwisata, sudah saatnya daerah jadikan pariwisata sebagai sumber baru pertumbuhan," ujarnya.

Untuk DKI Jakarta, Bank Sentral melihat masih banyak "pekerjaan rumah" dalam mengembangkan pariwisata Ibu Kota.

Saat ini sektor pariwisata baru menyumbang sekitar 10 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau perekonomian DKI Jakarta.

Padahal Jakarta adalah ibu kota. Pengembangan pariwisata di DKI Jakarta masih tertinggal dengan Ibu Kota negara lainnya seperti Seoul, Korea Selatan ataupun Tokyo, Jepang.

"Seoul sudah peka dan melihat potensi, mereka akhirnya membuat program wisata yang mengedapankan unsur halal dan syariah. Jakarta harus bisa bersaing dengan Ibu Kota lain," ujar dia.

Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi DKi Jakarta Sri Haryati menjelaskan pihaknya ingin mencontoh pengembangan pariwisata di Banyuwangi, terutama keterlibatan aktif masyarakat setempat.

Keterlibatan aktif masyarakat di Banyuwangi itu terlihat dalam infrastruktur pariwisata, seperti misalnya dominasi dari rumah inap atau "homestay" dibanding hotel. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memang tidak memberikan izin terhadap pendirian hotel bintang 1 dan 2 serta hotel melati. Salah satu tujuannya adalah agar pangsa pasar "homestay" terjaga.

"Selain akomodasi, kami juga ingin meningkakan sinergi, misalnya untuk menjamin akses transportasi dan pelayanan publik yang memadai ke tempat wisata di DKI Jakarta," ujarnya.

Pemprov DKI Jakarta sudah memetakan beberapa destinasi prioritas dari total 216 destinasi wisata di Jakarta. Beberapa destinasi prioritas itu adalah Kepulauan Seribu, Kota Tua dan Setu Babakan.