Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        LPDB Targetkan Penyaluran Dana Bergulir 2019 Sebesar Rp1,5 Triliun

        LPDB Targetkan Penyaluran Dana Bergulir 2019 Sebesar Rp1,5 Triliun Kredit Foto: Ning Rahayu
        Warta Ekonomi, Tarakan -

        Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) menargetkan penyaluran dana bergulir pada tahun 2019 sebesar Rp1,5 triliun yang terdiri dari Rp975 miliar untuk pembiayaan konvensional dan Rp525 miliar untuk pola syariah. Penyaluran dana bergulir ini lebih memprioritaskan sektor produktif.

        Pernyataan itu dikemukakan Direktur Utama LPDB-KUMKM Kementerian Koperasi dan UKM, Braman Setyo, dalam acara ?Sosialiasi dan Bimbingan Teknis Dana Bergulir LPDB-KUMKM? di Tarakan, Kalimantan Utara, Rabu (23/1/2019). Turut hadir dalam itu antara lain Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, serta Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Yuana Setyowati.

        Selain itu, Direktur Pembiayaan Syariah LPDB-KUMKM Jaenal Aripin, Direktur Bisnis LPDB-KUMKM Krisdianto Sudarmono, Kepala Biro Perencanaan Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi, Ketua Dekranasda Kalimantan Utara Rita Ratina Irianto, Kepala Disperindagkop dan UMKM Kalimantan Utara Hartono, maupun 200 pelaku usaha koperasi dan UMKM Kalimantan Utara.

        ?Khusus untuk usaha-usaha di sektor produktif itu akan lebih banyak lagi. Saya kira kita harus mengurangi sektor perdagangan. Terutama sektor produktif, pertanian, perikanan, dan perkebunan harus ditingkatkan karena sektor produktif memiliki nilai tambah yang cukup besar,? kata Braman Setyo.

        Untuk pola penyaluran, Braman mengatakan akan bekerjasama dengan dinas-dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Selain untuk memperkuat permodalan bagi koperasi dan UMKM, penyaluran dana bergurlir juga bertujuan untuk memperkuat peran koperasi dan UMKM dalam mendukung upaya perluasan kesempatan kerja dan pengentasan kemiskinan.

        ?Kita tetap kerjasama dengan dinas koperasi, karena mereka sebagai unsur pembina di daerah. Mereka yang tahu persis mana koperasi yang berkualitas dan saya kira tidak ada koperasi yang menolak,? ujar Braman.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ning Rahayu
        Editor: Kumairoh

        Bagikan Artikel: