Kubu Prabowo-Sandi 'Kebakaran Jenggot', Ini Buktinya

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mempersoalkan dukungan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 bupati/wali kota ke pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily, mengatakan tim Prabowo-Sandi kebakaran jenggot, lantaran kepala daerah yang diusungnya justru mendukung Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019.

"BPN Prabowo-Sandi makin panik melihat derasnya dukungan kepala daerah pada paslon 01. Kepanikan semakin nampak ketika mereka menghubungkan dukungan itu dengan kasus hukum," ujarnya di Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Ace menegaskan, kepala daerah adalah jabatan politik yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Karena itu juga punya basis dukungan dan konstituen politik yang riil.

Ia menilai tidak ada yang aneh dari deklarasi dukungan kepala daerah kepada paslon 01 dan lagi pula menurutnya, hal tersebut dilakukan tanpa menganggu tugas pokok dalam pelayanan pemerintahan.

"Para kepala daerah tahu mana loyang mana besi. Interaksi mereka dengan Pak Jokowi selama 4 tahun meyakinkan mereka bahwa Pak Jokowi sungguh-sungguh berbuat untuk daerah dan juga membangun Indonesia Sentris. Bahkan daerah-daerah yang tidak mendukung Pak Jokowi pada Pilpres 2014 tetap dibangun tanpa membeda-bedakan pilihan politiknya," jelasnya.

"Lihat saja apa yang dilakukan Pak Jokowi di Sumbar, di NTB, di Sulteng. Walaupun kepala daerahnya dari partai yang mendukung Pak Prabowo, daerah-daerah itu tetap dibangun sama dengan daerah lain. Itu sebabnya banyak kepala daerah yang berasal dari partai pendukung Prabowo justru mendukung Pak Jokowi karena Pak Jokowi membangun semua daerah tanpa membeda-bedakan latar belakang politiknya," lanjutnya.

Ia menambahkan, proses hukum yang disinggung tim Prabowo punya ranah sendiri. Karena itu, dirinya tak setuju dengan anggapan bahwa kepala daerah-kepala daerah mendukung Jokowi karena menghindari proses hukum atau tertangkap oleh KPK. Lagi pula, Presiden Jokowi tidak pernah mengintervensi proses terhadap satu kasus hukum. Hukum, berjalan sesuai dengan prinsip due process of law.

"Kita punya KPK yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun. KPK sering melakukan OTT kepada kepala daerah. Jadi salah besar mengatakan kepala daerah mendukung Pak Jokowi agar tidak terkena proses hukum. Ini pernyataan yang melecehkan kemandirian KPK," tutupnya.