Gaya Kepemimpinan Jokowi Sensitif Sama...

Perjalanan kepemimpinan Presiden Jokowi bila dikaitkan dengan intelektual dan keilmuan mempertegas bahwa pemimpin tidak bisa asal-asalan harus cermat dan memiliki landasan, seperti Pancasila dan UUD 1945 serta landasan operasional dan tentu berbagai atribut lain dibutuhkan seperti sensitivitas terhadap persoalan rakyat.

"Dalam buku Jokowi Perjalanan Karya bagi Bangsa: Menuju Cahaya ini pandangan sangat prinsip dari Bapak Jokowi bahwa keadilan itu ialah sensitif terhadap persoalan rakyat".

"Dan itu sangat tepat dan relevan dengan prinsip-prinsip apa gunanya pemerintah untuk rakyat," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar yang hadir sebagai Keluarga Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) saat menjadi pembicara kunci bedah buku Jokowi di Bogor, Minggu.

Diskusi bedah buku Jokowi ini berjalan cukup menarik karena mengupas sosok Jokowi dan mendalami kinerja yang selama ini sudah dilakukan Presiden RI tersebut.

Dengan semakin paham, maka para pendukung Jokowi bisa menularkan kebaikan Jokowi kepada masyarakat secara objektif.

Lebih seribu peserta yang tergabung dalam Keluarga Alumni IPB (KamIPB) dan kampus-kampus se-Bogor Raya hadir mendengarkan paparan dari penulis buku Jokowi, yakni Alberthiene Endah.

Hadir pula sebagai pembahas dari IPB Imam Sugema, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bogor KH Mustofa Abdullah Bin Nuh dan anggota DPR Budiman Sudjatmiko.

Sebagai anggota kabinet pimpinan Presiden Jokowi, Siti Nurbaya "menangkap" cara kerja sehari-hari dan juga hal-hal yang menjadi pemikiran Presiden Jokowi, termasuk kerja keseharian dalam berinteraksi dengan berbagai elemen bangsa.

"Saya bisa melihat dan merasakan relevansi antara hal-hal yang tertulis dalam buku ini dengan kepemimpinan nasional puncak sebagai Presiden RI dengan segala dinamika yang ada, mewarisi berbagai persoalan dan situasi yang harus terus dirajutkan secara tanggung renteng sebagai penaggungjawab pemerintahan Republik Indonesia," ujarnya.

Secara teori, demokrasi membangun saluran untuk bersuara (voice) serta menghasilkan pilihan-pilihan yang baik supaya adil untuk rakyat (choice). Itulah yang dibangun dan dikerjakan oleh Presiden Jokowi.

Memberi ruang untuk bersuara, bertatap muka, mendengarkan hadir ditengah rakyat, memimpin di tengah rakyat, merasakan kesulitan rakyat. "'That is the voice concept'," tuturnya.

Tidak hanya berhenti di situ. Setibanya di kantor, di meja kerja bersama, dalam Sidang Kabinet Paripurna atau Rapat Terbatas Kabinet, dibahas secara mendetil dengan situasi lapangan yang ada. Maka pilihan-pilihan apa yag bisa diberikan dan harus diselesaikan untuk menjawab permasalahan rakyat yang dijumpai.

"Adalah tugas jajaran eksekutif untuk membangun artikulasi kepentingan tersebut dan menyiapkan pilihan-pilihan kebijakan untuk dipisahkan," ujar Siti Nurbaya.

Politik Pemerintahan Siti Nurbaya yang lulus S-1 dari IPB (1979) dan S-3 (1998) menjelaskan gaya (style) sosok kepemimpinan Jokowi dari sisi teori politik pemerintahan (Politics, Andrew heywood 1962/2000 dan Keyconcepts in Politics, 2000) serta teori legitimasi (dalam Buku The right to rule; how states lose and win legitimacy) oleh Bruce Gilley (2009).

Bahwa pemerintah (government) adalah Operator Penyelenggaraan Negara untuk "Stability And Order; Provide Material Welfare and Citizenship" serta "Promote Democracy". Bila diurai lebih rinci maka dapat dilihat ciri-ciri masing-masing fungsi pemerintah tersebut.

Pertama, fungsi "Stability and Order" dengan ciri menjaga stabilitas dan keteraturan, menjaga keberlangsungan eksistensi negara dan menjamin survival negara, mengatasi konflik, mendorong rekonsiliasi, pengembangan kebijakan, konsekuensi dan konsensus, keseimbangan antara respon dan efektivitasnya.

"Jadi, ada kemampuan menyerap dan mengakomodasikan harapan rakyat dalam formulasi yang tetap menjaga efektivitas pemerintahan, peka terhadap faktor dan tekanan dari luar, mampu mendorong kohesi sosial dan budaya serta penghormatan kepada kekuasaan negara serta mendorong keadilan dalam arti sosial dan penegakan hak azasi manusia," kata Siti Nurbaya.

Lalu fungsi kedua, "Providing Material Welfare" dengan ciri pertumbuhan ekonomi, penanganan kemiskinan, distribusi barang kebutuhan, upaya mengangkat kesejahteraan, menjaga kepentingan sosial, menjamin akses kebutuhan hidup dan menjamin peluang produktif.

Sedangkan fungsi ketiga, "Citizenship" dengan ciri berkaitan dengan hak-hak sipil, hak politik dan hak sosial rakyat, berkaitan dengan kebebasan, kepemilikan dan kehormatan diri, hak memilih dan dipilih dan ikut dalam kegiatan publik, hak sosial, jaminan untuk memperoleh status sosial pada standar yang paling minim sekalipun.

Sebagai bagian akhir dalam kaitan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), maka sesungguhnya gaya kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini sangat relevan dalam mencapai tujuan pembangunan LHK.

Pasalnya, yang dijaga oleh KLHK ialah berkaitan dengan hal-hal kedaulatan negara dan produktivitas bangsa, kebijakan alokasi/distribusi, perizinan; supervisi dan pembinaan (stewardship), pengawasan dan penegakan hukum.

Hal ini berkaitan dengan posisi bahwa hutan merupakan sumber plasma nutfah yang kaya keanekaragaman hayati. Lalu hutan merupakan sistem penyangga kehidupan dengan fungsi ekologi, ekonomi dan sosial.

"Kemudian, hutan merupakan komponen penting dalam perubahan iklim dan hutan merupakan pendukung pembangunan penyedia ruang/lahan," ujar Siti Nurbaya.