Bangladesh Tak Mau Lagi Terima Pengungsi Rohingya

Bangladesh mengatakan kepada Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kamis (28/2/2019) bahwa pihaknya tak dapat mengambil pengungsi lagi dari Myanmar.

Keberatan itu disampaikan 18 bulan setelah lebih 700.000 orang, sebagian besar Muslim Rohingya, mulai melintasi perbatasan kedua negara. Mereka pergi mengungsikan diri dari tindakan keras oleh militer.

Serangan-serangan atas pos-pos keamanan oleh pemberontak Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar, memicu tindakan itu yang PBB, Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara lain lukiskan sebagai pembersihan suku. Myanmar membantah tuduhan-tuduhan tersebut.

"Dengan rasa menyesal, saya sampaikan kepada Dewan bahwa Bangladesh tidak akan lagi dalam posisi untuk menampung orang-orang dari Myanmar," kata Menteri Luar Negeri Bangladesh Shahidul Haque.

Haque menuding Myanmar "memberikan janji kosong dan mengambil berbagai pendekatan yang merintangi" dalam perundingan-perundingan mengenai pemulangan para pengungsi itu.

"Tak seorang Rohingya pun sukarela kembali ke Rakhine karena lingkungan di sana tidak kondusif," kata Haque.

Myanmar menyatakan pihaknya sudah siap menerima para pengungsi yang kembali sejak Januari, tetapi PBB mengatakan kondisi belum tepat bagi mereka untuk pulang. Pihak Rohingya mengatakan, bahwa sebelum kembali, mereka menginginkan jaminan atas keselamatan dan diakui sebagai warga negara.

Kekuatan-kekuatan Barat di DK PBB pada Kamis mengatakan sangat menyayangkan kurangnya aksi dari pemerintah Myanmar.

"Kami sangat kecewa ... belum ada kemajuan lagi untuk menerima pengungsi kembali termasuk penciptaan kondisi agar para pengungsi merasa bisa kembali," kata Duta Besar Inggris untuk PBB Karen Pierce kepada Dewan.

Beberapa anggota DK PBB dari negara-negara Barat menekankan bahwa kepulangan para pengungsi perlu aman, sukarela, bermartabat dan terjamin. Mereka juga mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan PBB mendapatkan akses ke Rakhine.

Utusan PBB untuk Myanmar Christine Schraner-Burgener mengatakan kepada DK PBB bahwa akses yang dimiliki PBB saat ini "belum memadai."