Kepala Bappenas Tegaskan Peran Perempuan dalam Pembangunan Indonesia

Dengan melihat fakta demografis, Indonesia menyadari bahwa investasi dalam skala besar dibutuhkan untuk meningkatkan peran wanita dalam segala sektor pembangunan.

Demikian yang diungkapkan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam forum Trading Up: Economic Development and Gender Equality yang dilangsungkan di sela Asian Development Bank (ADB) Annual Meeting 2019 di Nadi, Fiji, Sabtu (4/5/2019).

Ia mengatakan, kaum perempuan adalah aset, potensi, dan investasi yang penting bagi Indonesia, yang dapat berkontribusi secara signifikan, sesuai kapabilitas dan kemampuannya.

"Dalam konteks pembangunan, pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sangat erat kaitannya dengan memperbaiki kualitas generasi berikutnya, mengingat perempuan adalah pendidik pertama di keluarga,? tutur Menteri Bambang.

Baca Juga: Indonesia, Timor Leste, dan ADB Tanda Tangani MoU Kerja Sama Lintas Batas

Proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2015 menyebutkan bahwa populasi Indonesia pada 2018 mencapai tak kurang dari 264,2 juta jiwa, di mana 132,7 juta jiwa atau 50,2 persennya adalah laki-laki, sementara 131,5 juta jiwa atau 49,8 persennya adalah perempuan. Mengacu kepada data BPS, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia mengalami kenaikan, dari 90,82 pada 2016 menjadi 90,99 di 2018. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia juga tercatat naik dari 71,39 pada 2016, menjadi 71,74 pada 2017. IDG adalah indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.

Meskipun tingkat pendidikan perempuan lebih tinggi, namun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja atau TPAK Perempuan lebih rendah dibanding TPAK Laki-laki, yakni hanya di angka 55 persen, menurut Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik. Proporsi laki-laki dalam sektor tenaga kerja formal juga tercatat hampir dua kali lipat dibanding perempuan.

Baca Juga: Women in Tech: Industri Teknologi Punya PR untuk Bina Talenta Perempuan

Dalam sepuluh tahun terakhir, tren proporsi tersebut cenderung stagnan. Perempuan bekerja juga masih sangat rentan untuk terpapar economic shocks. Sekitar 26 persen pekerja perempuan adalah pekerja sektor rumah tangga. Selain itu, sebagian besar pekerja perempuan adalah pekerja dengan keterampilan menengah hingga rendah, yang proporsinya mencapai 89 persen atau sekitar 43,8 juta jiwa.

Menteri Bambang menlanjutkan, pemerintah menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan sehingga Indonesia membidik empat sektor utama dan menyiapkan langkah strategis dalam mengatasi isu pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, sekaligus mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals, terutama Tujuan 5: Kesetaraan Gender.

"Pertama, di sektor pendidikan, pemerintah mengimplementasikan wajib belajar 12 tahun serta menyediakan kesempatan bagi anak-anak dari keluarga miskin melalui Kartu Indonesia Pintar dan Program Keluarga Harapan. Kedua, di sektor kesehatan, Indonesia fokus untuk memperbaiki akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan remaja, mengakselerasi usaha perbaikan nutrisi, mengintegrasikan kesehatan reproduksi ke dalam kurikulum pendidikan, mendorong pengetahuan dan keterampilan berkeluarga, serta memperbaiki akses dan kualitas keluarga berencana," ujar Menteri Bambang.

Ketiga, lanjutnya, di bidang ketenagakerjaan, pemerintah fokus untuk memperluas kesempatan kerja, mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja, menyesuaikan gaji dengan mekanisme pasar, memperbaiki keterampilan dan kapasitas tenaga kerja dengan pelatihan untuk perempuan, dan menguatkan implementasi kebijakan tenaga kerja yang mengakomodasi kesetaraan gender.

"Keempat, terkait pencegahan kekerasan, Indonesia menargetkan peningkatan pemahaman atas definisi kekerasan dan penyelundupan perempuan, menyediakan perlindungan hukum bagi kasus kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan efektivitas pelayanan bagi penyintas anak dan perempuan," tutup Menteri Bambang.