Indonesia–Inggris Perkuat Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan

Kementerian PPN/Bappenas dan Department for International Development (DfID) memperkuat hubungan diplomatik lewat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PPN/Bappenas dan United Kingdom serta Northern Ireland terkait kerja sama dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan pembangunan rendah karbon.

Penandatanganan langsung dilakukan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik di Kementerian PPN/Bappenas, Selasa (18/6/2019).

Bambang mengatakan, nota kesepahaman tersebut, selain untuk memajukan kedua negara, juga guna menetapkan kerangka kerja untuk kerja sama dalam konteks kepentingan bersama dan kemauan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan pembangunan rendah karbon.

Ruang lingkupnya tidak terbatas pada pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesetaraan gender dan inklusi sosial, energi yang bersih dan terjangkau, industri, inovasi, dan infrastruktur termasuk infrastruktur hijau, kota dan komunitas yang berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pendanaan hijau.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Jaring Masukan Mantan Duta Besar

"Dengan nota kesepahaman ini, kami akan memperkuat koordinasi kelembagaan dan memperkuat sinergi di antara proyek kerja sama sehingga bisa lebih efektif dan efisien mendukung pencapaian sasaran pembangunan, khususnya SDGs dan pembangunan rendah karbon (PRK)," ucapnya.

Bambang mengatakan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengimplementasikan SDGs ke dalam agenda pembangunan mendatang, mengingat SDGs merupakan agenda pembangunan yang lebih komprehensif dan transformatif dibandingkan dengan agenda pembangunan berkelanjutan melalui millennium development goals (MDGs).

"SDGs dinilai lebih komprehensif karena melibatkan baik negara maju maupun berkembang dengan tujuan-tujuan luas dalam pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan. Disebut transformatif karena SDGs memandang planet bumi sebagai batasan aktivitas dari tiap manusia, dan kesejahteraan manusia merupakan outcome dari bagaimana kita beraktivitas berdampak pada keberlanjutan fungsi dari bumi kita," jelasnya.

Berkaca dari kesuksesan melaksanakan MDGs, Indonesia optimistis dapat meraih hasil sebaik-baiknya dalam pelaksanaan SDGs, tentunya dengan strategi yang cerdas dan tepat guna. Untuk itu, Indonesia perlu menyikapinya dengan merumuskan kebijakan yang saling memperhatikan dampak dan pengaruhnya terhadap masing-masing sektor, terutama sektor yang berpengaruh langsung ke kesejahteraan hidup masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, akses layanan dasar layak hingga lingkungan hidup seperti kemaritiman dan perubahan iklim.

Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik menambahkan, Indonesia memiliki peran penting di panggung dunia dari sektor ekonomi, politik hingga perubahan iklim dan lingkungan.

Baca Juga: Percepat Pencapaian Target SDGs, Panduan Kebijakan Diluncurkan

"Saya berharap nota kesepahaman ini mendukung tujuan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif demi kesejahteraan dan kemakmuran bersama," ungkapnya.

PRK adalah platform komprehensif yang menjadi salah satu basis utama penentuan kebijakan pembangunan Indonesia di masa mendatang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. PRK bertujuan mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan pembangunan rendah emisi dan meminimalkan eksploitasi sumber daya alam.

Kegiatan PRK diwujudkan melalui kegiatan pembangunan yang memperhitungkan dengan benar aspek daya dukung dan tampung sumber daya alam dan lingkungan, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditimbulkan.