Pemindahan Ibu Kota, Bappenas Jaring Masukan Mantan Duta Besar

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro memimpin audiensi Forum Duta Besar Republik Indonesia untuk menerima sejumlah masukan berharga dari para mantan duta besar di negara-negara yang memiliki pengalaman memindahkan ibu kota negara (IKN) seperti Myanmar, Nigeria, Malaysia, dan Brasil.

Bambang mengungkapkan sejumlah kriteria penentuan lokasi IKN, yaitu lokasi strategis, lahan luas, dan bebas bencana, sumber daya air cukup, potensi konflik sosial yang rendah, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

"Dalam membangun IKN, Indonesia akan meminimalkan pembiayaan APBN. Porsi pemerintah masih bisa diatasi dengan memanfaatkan manajemen aset hingga melalui skema publik private partnership, mendorong partisipasi BUMN, KPBU, dan swasta," ujarnya di Jakarta, Senin (17/6/2019).

Bambang menjelaskan urgensi pemindahan IKN, mengingat sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, di mana menyumbang 58% PDB nasional. Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan yang terpusat di kawasan Barat Indonesia, padahal potensi di Timur Indonesia juga sangat besar.

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota Bukan Pengalihan Isu

"Kalau bicara soal Jabodetabek, share PDB-nya itu lebih dari 20%. Artinya, seperlima ekonomi Indonesia terkonsentrasi hanya di Jabodetabek. Nampaknya tidak akan menurun karena rata-rata pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa terakhir menunjukkan 5,6%," tuturnya.

Sementara luar Pulau Jawa, lanjut Bambang, hanya 4,7%. Jadi, beban di Pulau Jawa luar biasa dari segi penduduk dan ekonomi. Akibat beban berat ini, Jakarta pasti rawan banjir sehingga posisinya tidak ideal, lalu tanah di wilayah ini akan turun dan permukaan air lautnya akan naik.

"Nah satu lagi, 96% kualitas air laut tercemar berat. Belum lagi kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan yang burukmenimbulkan kerugian ekonomi akibat kemacetan hingga Rp56 triliun per tahun," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Forum Duta Besar Indonesia, Hasyim Djalal menggarisbawahi tiga hal penting terkait IKN, yakni alasan pemindahan, persiapan yang diperlukan termasuk keberlanjutan visi Indonesia sebagai negara maritim, dan skema pembiayaan.

Baca Juga: Inilah Plus Minus Kalimantan Tengah Jadi Ibu Kota Baru

"Kami harap Bapak Menteri bisa menjelaskan hal ini kepada kami, para Duta Besar Indonesia dan pihak-pihak terkait dengan kalangan diplomatik. Kami adalah kelompok yang tidak pernah berhenti berpikir apa yang terbaik buat Indonesia," jelasnya.

Selain Hasyim, mantan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Herman Prayitno, mantan Dubes Indonesia untuk Brasil Primo Alui Joelianto, mantan Duta Besar Indonesia untuk Myanmar Ito Sumardi, mantan Duta Besar Indonesia untuk Tanzania Yudhistiranto Sungadi, dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Abuja Harry Purwanto turut memaparkan best practices dan pembelajaran penting lainnya terkait pemindahan IKN.