Bappenas Siapkan 3 Insentif buat Swasta Danai Ibu Kota

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memastikan pembiayaan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lainnya.

"Kita akan mengundang dan melibatkan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. Pemerintah menyiapkan insentif untuk menarik partisipasi swasta, di antaranya BOT (build operate transfer), skema direct reimbursement, dan skema jaminan risiko," ujar Deputi Menteri PPN Bidang Pengembangan Regional, Rudy S Prawiradinata di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Lebih rinci, Rudi menjelaskan, skema pertama, BOT, meliputi pembangunan konstruksi, yang akan didanai atau dilakukan pihak swasta untuk mendapat penghasilan dari pengoperasian fasilitas umum.

Baca Juga: Kewenangan KPK Dimutilasi, Siap-siap Proyek Pemindahan Ibu Kota jadi Bancakan!

Dalam hal ini pihak swasta dapat mentransfer kepemilikan atau operasional kepada pemerintah setelah konsesi berakhir. Persentase proyek ibu kota baru yang menghasilkan revenue stream juga menjadi perhatian dalam skema ini.

Kedua, direct reimbursement, pemerintah membayar swasta melalui dua mekanisme, yaitu viability gap fund atau pembayaran sekaligus di muka dan availability payment atau pembayaran secara periodik.

Ketiga, skema jaminan risiko, yakni insentif pengurangan risiko yang ditanggung swasta, di antaranya mitigasi risiko konstruksi melalui pelaksanaan joint construction dengan BUMN, mitigasi risiko revenue lebih rendah dari perkiraan yang menjadi tanggung jawab pemerintah, serta mitigasi risiko hukum dan politik dengan jaminan penetapan regulasi.

Ia megatakan, proyeksi pembiayaan IKN terbagi atas tiga sumber pendanaan. Pertama sekitar 19,2% atau Rp89,4 triliun didanai APBN untuk membiayai infrastruktur pelayanan dasar, seperti pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer.

Baca Juga: Jalan Tol Pertama Ibu Kota Baru Bakal Beroperasi Bulan Depan

"Penggunaan APBN dipastikan tidak akan mengganggu prioritas pembangunan lainnya karena dilakukan dengan skema manajemen aset," ucapnya.

Kedua, sebesar 54,4% atau Rp253,4 triliun didanai dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk membangun gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, infrastruktur utama, sarana pendidikan, sarana kesehatan, museum, lembaga pemasyarakatan, serta sarana dan prasarana penunjang lainnya.

Ketiga, sebesar 26,4% atau Rp123,2 triliun didanai swasta, meliputi pembangunan perumahan umum, perguruan tinggi, science-technopark, bandara, pelabuhan, dan jalan tol, sarana kesehatan, pusat perbelanjaan, dan area meeting, incentive, convention, and exhibition atau MICE.