Jilid I Berakhir, Sukseskah Kinerja Jokowi Selama 5 Tahun?

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan hasil kinerja Kabinet Kerja Periode 2014-2019 dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019.

Berdasar RPJMN 2014-2019 itu, selama lima tahun pemerintahan berjalan, banyak target yang tidak dicapai oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Bambang, capaiannya 50:50.

Bahkan menurut Bambang, rata-rata pertumbuhan ekonomi selama lima tahun ini hanya di seputaran 5%, lebih kecil dibandingkan RPJMN lima tahun sebelumnya yang rata-ratanya mendekati 5,5%-6%.

Baca Juga: Kabinet Jilid II Masih Gelap, Jokowi Disandera Koalisi?

"Kita tumbuh di seputaran 5%, yang mungkin dianggap lebih rendah, tetapi paling tidak ini termasuk yang relatif tinggi untuk ekonomi sebesar Indonesia, di bawah negara seperti China dan India, tapi di atas masih banyak negara lainnya," kata Bambang usai mengikuti sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (3/10/2019) sore.

Bambang bilang, inflasi mungkin salah satu pencapaian yang cukup berhasil karena selama lima tahun ini boleh dikatakan selalu pada kondisi di seputaran 3 sampai 4%.

"Jadi, ini salah satu prestasi yang terbaik karena kita bisa menjaga stabilitas inflasi pada tingkat rendah yang berarti bisa memperkuat atau mempertahankan daya beli masyarakat," ucap Bambang.

Demikian juga tingkat kemiskinan, lanjut Bambang, yang berhasil diturunkan sampai single digit mulai 2018, setelah sebelumnya selalu dua digit dan bahkan agak jauh di atas 10%. Dan data terakhir menunjukkan tahun ini kemungkinan Indonesia bisa menurunkan kembali tingkat kemiskinan ke seputaran 9,2% pada akhir tahun.

Untuk indeks pembangunan manusia (IPM), dia menyampaikan, sebelum 2016, angkanya? di bawah 70, artinya Indonesia terkategori manusia yang menengah. Mulai 2016 ketika IPM menyentuh angka 70, maka IPM sudah masuk kategori tinggi atau high human development index.

Diperkiraan tahun ini indeks pembangunan manusia bisa mencapai angka 72. Karena data untuk 2019 belum bisa didapatkan, Bappenas mengaku belum bisa membuat simpulan mengenai keseluruhan pencapaian RPJMN.

"Secara implisit bisa saya sampaikan kalau dibandingkan antara yang tercapai dengan yang sulit tercapai, karena data akhirnya belum ada, paling tidak yang tercapai lebih besar daripada yang kategori sulit atau yang nantinya tidak tercapai," jelas Bambang seraya menambahkan, "Angkanya saya belum bisa keluarkan karena masih banyak data 2019 yang belum dikeluarkan."

Dari pencapaian tersebut, dari setiap dimensi, menurut Bambang, dimensi ekonomi mungkin yang paling berat karena pencapaiannya 50:50 antara tercapai dengan yang sulit tercapai. Salah satu yang tercapai sebut Bambang, misalkan terkait inflasi, tingkat pengangguran terbuka, dan penyedia lapangan kerja.

Yang tentunya sulit tercapai terkait pertumbuhan ekonomi misalkan, atau tax ratio yang masih di bawah sasaran atau target. Untuk dimensi kedua yaitu pembangunan manusia dan masyarakat, menurut Bambang, mayoritas lebih banyak yang tercapai daripada yang sulit tercapai.

Termasuk yang diperkirakan tercapai selain indeks pembangunan manusia, adalah stunting. Menurutnya, stunting memang masih tinggi untuk ukuran dunia, tapi selama lima tahun ini bisa tercapai, demikian juga prevelensin untuk tuberkulosis, serta pendidikan rata-rata lama sekolah penduduk di atas 15 tahun targetnya sudah tercapai.

Berikutnya untuk pembangunan sektor unggulan, mayoritas juga tercapai lebih banyak daripada yang sulit atau tidak tercapai. Yang tercapai misalkan adalah dwelling time di pelabuhan yang ternyata dalam lima tahun ini berhasil mencapai target, perkiraan 2019 dwelling time itu 3,32 hari, di batas target 3-4 hari.

Yang lain adalah rasio elektrifikasi yang targetnya 96,6 tercapai hampir 100%. Demikian juga konsumsi per kapita yang mencapai 1.200 kilowatt hour per orang. Ini untuk sektor unggulan.

"Yang katakan sulit tercapai, misalnya wisatawan mancanegara yang target 20 juta perkiraannya 2019 ini mungkin di seputaran 17-18 juta," ujarnya.

Baca Juga:?Matahari Kembar di Lingkaran Jokowi, Siapa Dia?

Dimensi berikutnya pemerataan dan kewilayahan, indeks gini memang menurun dari sebelumnya di atas 0,4 menjadi di seputaran 0,382. Namun, targetnya adalah 0,36.

Terakhir dimensi pembangunan politik hukum dan ketahanan keamanan, menurut mantan Menteri Keuangan ini, mayoritas tercapai termasuk pemenuhan minimum essential force, alutsista tercapai untuk RPJMN 2015-2019 ini. Juga partisipasi politik target partisipasi politik 77,5% tercapai 81,7%.

"Yang sulit tercapai terkait penegakan hukum, juga belanja di daerah, pemerintah daerah, APBD, di mana rata-rata belanja modal provinsi maupun data persentase belanja pegawai kabupaten/kota masih terlalu tinggi atau terlalu rendah, sedangkan banyak pegawainya masih relatif tinggi dibandingkan yang kita harapkan," pungkas Bambang.