Gerindra Gabung Pemerintah, PAN dan PKS Jadi. . .

Setelah Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Usai bertemu, banyak pihak mempertanyakan kedua partai yang dulunya berada di oposisi bersama dengan Gerindra dan Demokrat yakni PAN serta PKS.

Mengomentari hal tersebut, Analis Politik Arif Nurul Iman menilai nasib PAN dan PKS bisa menjadi penyeimbang yang mampu memberikan alternatif untuk mendukung Pemerintahan Jokowi yang lebih baik.

"Nasib PAN dan PKS justru ketika berada di luar pemerintah bisa menjadi kekuatan penyeimbang sehingga jika mampu menyodorkan alternatif kebijakan yang lebih baik akan memperoleh simpati dan dukungan rakyat," terang Arif saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (12/10/2019).

Baca Juga: Pengamat Politik: Jokowi Harusnya Segera Sahkan UU Revisi KPK

Ia menilai, dalam menjalankan pemerintahan yang berdemokrasi butuh oposisi yang menjadi penyeimbang. Maka itu PAN dan PKS dirasa pas dengan posisi itu.

"Demokrasi butuh kekuatan penyeimbang, karena itu mesti ada parpol yang di luar pemerintah agar tercipta mekanisme check and balance," jelasnya.

SBY sampai dengan Prabowo sebagai lawan Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin kemungkinan akan bergabung dengan koalisi Pemerintahan Jokowi. Bahkan dengan pertemuan kemarin, Prabowo telah dirasa meninggalkan sekutunya PAN dan PKS.

"Merapatnya Prabowo ke Jokowi tentu meninggalkan sekutu politik lamanya dalam pilpres di antaranya PAN dan PKS," tuturnya.