KPK Desak Kementerian Cek Potensi Penyimpangan di Kontrak Rp14 M Raffi Ahmad
Kredit Foto: Khairunnisak Lubis
Polemik pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad terus mendapat perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah itu meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi kontrak pengadaan.
Desakan tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer yang dikerjakan PT Rans Animasi Indonesia. Rinciannya, lima paket berasal dari unit kerja Museum dan Cagar Budaya Kemendikbudristek pada 2024, serta tiga paket lainnya dari KKP selama 2025-2026.
Bentuk kerja samanya meliputi penayangan konten melalui akun Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah acara kementerian.
Baca Juga: Donasi Rp15 M Tak Cukup, Sosok Ini Desak Raffi Ahmad Dihukum
ICW pun menduga proses pengadaan jasa influencer tersebut hanya mengarah pada satu penyedia jasa. Kondisi itu dinilai berpotensi menutup kesempatan bagi penyedia jasa lainnya untuk ikut bersaing dalam proses pengadaan.
Tak hanya persoalan persaingan usaha, ICW juga menyoroti kemungkinan konflik kepentingan. Pasalnya, Raffi Ahmad yang memiliki perusahaan penyedia jasa tersebut juga berstatus sebagai pejabat publik.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya mendorong kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengadaan jasa tersebut.
"KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip dari Antara, Kamis (19/11/2026).
Budi menegaskan evaluasi tidak cukup hanya dilakukan terhadap hasil akhir kontrak. Kemenbud dan KKP perlu menelusuri seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Buntut Panjang Endorse Rp14 M, KPK Persilakan Masyarakat Lapor Dugaan Korupsi Raffi Ahmad
"Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan," ujarnya.
Sementara itu, Raffi Ahmad, sendiri sebelumnya telah menyatakan kesiapan apabila nantinya harus diperiksa terkait polemik tersebut.
"Untuk transparansi dan akuntabilitas, kami tetap terbuka. Untuk pemeriksaan oleh Inspektorat, BPKP, ataupun BPK, sesuai kewenangan masing-masing. Apabila terdapat temuan atau kekurangan dalam prosedur, kami siap menjalankan tindak lanjut sesuai hasil pemeriksaan," katanya di akun Instagram, Senin (16/11) lalu.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: