Gelar Outlook Ekonomi 2020, Kadin Jakarta Ajak Pemprov DKI Tingkatkan Sinergi

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta menggelar diskusi Refleksi Ekonomi Tahun 2019 dan Outlook Ekonomi Jakarta Tahun 2020, Jumat (20/12). Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi mengatakan diskusi dipenghujung tahun ini mengusung tema Masa Depan UMKM di Era Perekonomian Digital.

Dalam sambutannya, ia mengatakan acara ini digelar agar terjalinnya sinergi antara pengusaha di Jakarta dengan Pemprov DKI, khususnya dengan para BUMD. Menurut dia, hal tersebut sangat berarti guna menumbuhkan ekonomi Jakarta tahun 2020.

Ia juga meminta penyerapan anggara Pemprov DKI untuk dilakukan secara maksimal, "Kami (Kadin) berharap Pemprov DKI mampu menyerap anggaran secara maksimal. Sebab, jika penyerapan tersebut dilakukan secara maksimal, belanja Pemprov akan menjadi stimulus ekonomi tahun 2020, dan sangat membantu para pengusaha," katanya di Jakarta, Jumat (20/20/2019).

Baca Juga: Kadin Jabar Dorong Penerbitan Obligasi Daerah

Baca Juga: Rayakan Hut Ke-52, Kadin Jakarta Gelar Baksos Serentak di 5 Wilayah

Lanjutnya, ia juga berharap adanya keberpihakan pemerintah daerah, khususnya DKI Jakarta kepada para UMKM. Terlebih terkait Perda No. 2 Tahun 2018, tentang kewajiban pengelolaan pusat belanja untuk memberikan 20% ruang usahanya gratis kepada UMKM harus lebih jelas.

"Kadin tidak minta gratisnya. Tetapi kepastian hukumnya. Sehingga, UMKM yang dapat 20% itu mendapat keadilan sesuai harapan." tambahnya.

Kemudian, ia juga meminta Direktorat Jenderal Pajak, terkait PP 23/2018 tentang PPh Final 0,5%. Ia meminta kebijakan tersebut untuk dikaji kembali. Sebab, dengan PPh Final 0,5% tanpa menghitung biaya produksi. Sebab, menurut dia, PPh sebenarnya dapat direalisasikan guna mendukung dunia usaha di khususnya di Jakarta.

Lebih lanjut, ia juga berharap Bank Indonesia untuk lebih memperhatikan pengusaha kecil, sebab saat ini pengusaha menjadikan pinjaman Fintech sebagai yang paling favorit. "Karena, saat ini Fintech menjadi favorit meski bunganya melebihi rentenir. Untuk itu, BI harus lebih pro terhadap pengusaha." tutupnya.