Pemerintah Bidik Industri Nonmigas Melesat 5,3%

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan pertumbuhan industri pengolahan nonmigas berada di kisaran 4,8%-5,3% tahun ini. Angka tersebut sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang ditargetkan pemerintah sebesar 5,3%.

Sementara pada 2019 industri pengolahan nonmigas diproyeksi tumbuh 4,48% hingga 4,60%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, pertumbuhan industri nonmigas yang cukup tinggi itu ditopang peningkatan investasi serta produktivitas sejumlah sektoral.

"Kami juga terus mendorong terkait jaminan ketersediaan bahan baku sehingga ada keberlanjutan produktivitas. Hal ini menjadi salah satu upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif," ujarnya di Jakarta, Senin (6/1/2020).

Baca Juga: Kemenperin Berambisi Lahirkan 2 Ribu Pengusaha Kreatif Baru

Agus menambahkan, kontribusi PDB industri pengolahan nonmigas terhadap total PDB pada 2019 diperkirakan 17,58?17,70%. Pada 2020, kontribusi tersebut bakal menanjak menjadi 17,80?17,95% seiring dengan pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas yang semakin membaik.

"Selama ini, sektor industri memiliki peranan yang strategis karena konsisten memberikan kontribusi terbesar pada perekonomian nasional. Apalagi aktivitas industri membawa efek ganda yang luas bagi peningkatan nilai tambah bahan baku dalam negeri, penyerapan tenaga kerja lokal, dan penerimaan devisa dari ekspor," paparnya.

Oleh karena itu, pemerintah gencar menarik investasi, khususnya bagi sektor industri yang berorientasi ekspor, menghasilkan produk substitusi impor, berbasis teknologi tinggi, dan sektor padat karya. Pada periode Januari-September 2019, nilai investasi sektor industri menembus Rp147,3 triliun dengan nilai kumulatif sejak 2015 sebesar Rp1.216,2 triliun.

Baca Juga: Strategi Kemendag Realisasikan Target Ekspor Nonmigas Tahun Ini

"Kami memproyeksi nilai investasi di akhir 2019 tercatat sebesar Rp188,8?Rp204,6 triliun. Sedangkan pada 2020, investasi sektor industri ditargetkan menyentuh Rp307?Rp351 triliun," ucapnya.

Target investasi ini tentunya perlu didukung dengan penyelesaian kendala investasi dan kepastian berusaha dengan pemangkasan regulasi melalui RUU Omnibus Law yang saat ini sedang terus dimatangkan pembahasannya oleh pemerintah.