Cuti Bersama Tak Boleh Potong Jatah Cuti Tahunan, Menperin Siap Bicara dengan Pengusaha
Kredit Foto: Ilham Nurul Karim
Menteri Perindustrian (Menperin) Muhammad Sarmuji akan berkomunikasi dengan kalangan pengusaha menyusul perubahan ketentuan mengenai cuti bersama pekerja. Pemerintah ingin memastikan pelaku industri memahami dan mempersiapkan penerapan aturan baru tersebut.
Perubahan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam regulasi tersebut, perusahaan tidak diperbolehkan memotong jatah cuti tahunan karyawan apabila menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah.
Sarmuji mengatakan, ketentuan tersebut sudah memiliki landasan hukum sehingga dunia usaha perlu menyesuaikan kebijakan internalnya.
"Sudah jadi ketentuan undang-undang dan berlaku. Pokoknya kita nanti harus mempersiapkan. Nanti saya akan bicara sama industri, ya," kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ketentuan mengenai cuti bersama itu tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan. Pasal tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak mengurangi hak cuti tahunan pekerja atau buruh.
Aturan ini mengubah praktik yang selama ini lazim diterapkan sejumlah perusahaan. Sebelumnya, pekerja yang mengambil cuti bersama umumnya harus merelakan sebagian jatah cuti tahunan mereka.
Selain mengatur cuti bersama, undang-undang tersebut tetap menjamin hak pekerja atas cuti tahunan minimal 12 hari kerja. Hak tersebut diberikan kepada pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus, sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (5).
Baca Juga: Dihantam Banjir dan Longsor, Kemenperin Dampingi 19 Industri Pangan Aceh Bangkit
Baca Juga: Daya Saing Kawasan Industri Masih Jadi PR, Kemenperin Bidik Insentif Baru
Artinya, perusahaan harus tetap memenuhi hak minimal cuti tahunan pekerja dan tidak bisa menguranginya dengan alasan penerapan cuti bersama pemerintah.
Sementara itu, mekanisme pelaksanaan cuti tahunan di masing-masing perusahaan tetap dapat diatur melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 118 ayat (7).
UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sendiri telah disahkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ilham Nurul Karim
Editor: Dian Ihsan
Tag Terkait: