Mau Pulang ke Tanah Air, WNI Eks ISIS Bakal Diadili

Istana menyebut bahwa warga negara Indonesia (WNI) eks Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) yang pulang ke Tanah Air bakal diadili. Terutama terhadap WNI yang sudah memiliki niat tergabung dalam organisasi terorisme.

"Siapa yang sudah punya niat ini sudah bisa diadili. Jadi karena mereka ke sana dalam rangka gabung dengan ISIS sebuah organisasi terorisme itu sudah masuk kategori. Begitu pulang ada langkah-langkah penegakan hukum. Nanti bagaimana kelanjutannya pasti seperti apa yang berjalan di Indonesia," ujar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Ditanyakan aturan apa yang digunakan untuk mengadili WNI eks ISIS, Moeldoko menuturkan tergantung kasusnya.

Baca Juga: Pakar: Jokowi & RI Akui ISIS sebagai Negara Islam Berdaulat

"Case-nya yang berbeda. Case untuk menentukan status kewarganegaraan ada. Case yang akan menentukan mereka nanti masuk kategori niat tadi itu juga ada. Begitu masuk, dikenali niatnya dari awal, perlakuannya akan seperti ini," paparnya.

Lebih lanjut, Moeldoko kembali menekankan bahwa langkah pertama yang diambil pemerintah adalah melakukan verifikasi. Dia mengatakan pemerintah akan mengirimkan tim untuk melakukan pendataan.

"Akan dikirim tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu. Dari jumlah 689 dari anak-anak, ibu-ibu, dan kombatan akan didata dengan baik," jelasnya.

Dia menuturkan jika sudah terdata dengan baik maka pemerintah dapat melakukan antisipasi jika WNI eks ISIS pulang ke Tanah Air.

"Setelah kita data pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi 'perembesan'. Kita sudah antisipasi dengan baik. Maka dari Imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di border, perbatasan, akan memiliki awareness yang lebih tinggi," katanya.

Baca Juga: Adu Mulut Soal WNI Eks ISIS, Gayus ke Ngabalin: Bodoh, Ini Negara Hukum Bung!

Mantan Panglima TNI itu memperkirakan verifikasi akan dilakukan selama tiga sampai empat bulan. Di mana tim merupakan gabungan dari beberapa lembaga, seperti BIN, BNPT, Kepolisian, dan lembaga lainnya.