PGN Bakal Gasifikasi di 52 Pembangkit Listrik PLN

PT Pertamina (Persero) memastikan dukungan kelistrikan nasional dan mewujudkan pemanfaatan gas bumi nasional yang optimal melalui subholding PT Perusahaan Gas Negara (PGN) yang akan melakukan gasifikasi terhadap 52 lokasi pembangkit dengan total kapasitas sekitar 1,8 Giga Watt.

Kerja sama ini tertuang dalam Heads of Agreement (HoA) antara Pertamina dan PLN untuk menjalankan program gasifikasi PLN dengan menyediakan gas hasil regasifikasi LNG.

Pendatanganan HoA ini dilakukan oleh Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati dan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini di Jakarta (27/2/2020).

Baca Juga: Perusahaan Migas Jepang Bakal Suplai LNG ke Pembangkit Listrik Milik PLN

"Sinergi BUMN untuk menjadi solusi bagi ketahanan energi nasional yang berkelanjutan. Kerja sama ini akan menambah serapan gas domestik, yang merupakan komitmen nyata dari pertamina untuk memberikan kontribusi penggunaan energy mix," ungkap Nicke dalam keterangannya, (28/2/2020).

Dirinya melanjutkan, ruang lingkup HoA meliputi penyediaan pasokan dan infrastruktur LNG di mana biaya pokok penyediaan tenaga listrik lebih rendah dibandingkan High Speed Diesel (HSD).

Untuk itu, lanjutnya, Pertamina telah menunjuk dan menugaskan PGN sebagai subholding gas untuk penyediaan pasokan dan infrasruktur LNG untuk pembangkit listrik PLN sejak Februari 2020.

Pelaksanaan penyediaan pasokan dan infrastruktur LNG untuk 52 titik pembangkit listrik PLN akan dilakukan dalam empat tahap dari wilayah Sumatera hingga Papua. PGN terus melakukan koordinasi, penyelarasan kegiatan, dan kerja sama pemanfaatan aset atau fasilitas guna mempercepat gasifikasi.

Program ini akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari tahap pertama dengan kapasitas 430 Mega Watt di wilayah Krueng Raya, Nias, Gilimanuk, Tanjung Selor, Sorong, dan Jayapura pada 2020.

Baca Juga: Jakarta Banjir di Mana-mana, PLN Putuskan Sambungan Listrik. Ini Daftarnya

Selanjutnya, tambah Nicke, Program Gasifikasi akan dilakukan dengan klasterisasi yang terdiri dari klaster Bali Nusa Tenggara, Pontianak, Sulawesi dan Maluku Papua.

Implementasi program ini dapat memberikan benefit berupa potensi penghematan dari konversi HSD ke gas sekitar Rp3 triliun per tahun. Secara makro, program ini diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor industri di 52 titik lokasi tersebut.