Kapolri Jangan Diganti Dulu, Analis Ingatkan Prabowo soal ‘Efek Kupu-kupu’

Isu pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Listyo Sigit Prabowo kembali menjadi perhatian di tengah situasi politik yang masih sensitif. Alih-alih sekadar menjadi keputusan administratif, pergantian pucuk pimpinan Polri dinilai berpotensi memunculkan tafsir politik baru yang justru merugikan Presiden Prabowo Subianto.

Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menilai momentum menjadi faktor penting yang perlu diperhitungkan pemerintah. Menurutnya, rencana pergantian Kapolri saat polemik penanganan kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan masih hangat dapat memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.

Boni mengatakan kebijakan strategis pemerintah tidak hanya akan dinilai berdasarkan aspek legalitas. Cara masyarakat menerima dan memaknai sebuah keputusan juga dapat menentukan dampaknya, terutama ketika situasi politik sedang sensitif.

"Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada kelompok dalam masyarakat yang menilai itu bentuk konflik antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar," katanya kepada wartawan belum lama ini.

Baca Juga: Sindir Prabowo, Pengamat: Apa yang Dia Ucapkan Tidak Dilakukan

Menurut Boni, kelompok yang berseberangan dengan pemerintah berpotensi memanfaatkan momentum pergantian Kapolri untuk membangun opini yang menghubungkan keputusan tersebut dengan proses penegakan hukum yang tengah menjadi sorotan.

"Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung, sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," ujar Boni.

Meski narasi tersebut dinilainya tidak sesuai dengan fakta, Boni mengingatkan bahwa opini yang disebarkan secara terorganisasi tetap dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Karena itu, Presiden dinilai perlu menghitung secara matang konsekuensi setiap keputusan yang menyangkut institusi penegak hukum.

Dua pihak yang menurut Boni paling berpotensi terkena dampak dari isu tersebut adalah Presiden Prabowo sebagai kepala pemerintahan serta institusi penegak hukum yang selama ini berupaya mempertahankan kepercayaan publik.

"Saya tidak mengadvokasi penolakan permanen terhadap wacana pergantian Kapolri, melainkan menyarankan agar ide tersebut diabaikan sementara oleh presiden," ungkapnya.

Boni menyebut sarannya tersebut berkaitan dengan konsep butterfly effect atau efek kupu-kupu. Ia menilai sebuah keputusan yang terlihat kecil dan diambil pada momentum yang kurang tepat dapat menghasilkan rangkaian reaksi yang jauh lebih besar dari perkiraan awal.