Di Tengah Ketidakpastian Global, BUMN Dituntut Tingkatkan Peran Manajemen Risiko

Di tengah ketidakpastian dan risiko global seperti trade war US-China dan corona virus, BUMN dituntut terus meningkatkan peran manajemen risiko dalam mencapai target pembangunan. Selain itu, untuk meningkatkan percepatan infrastruktur melalui pembiayaan inovatif dan kreatif, Kementerian Keuangan menyediakan berbagai kebijakan dan dukungan salah satunya dalam bentuk Penjaminan Kredit.

"Di sinilah Pemerintah melibatkan PT PII sebagai Special Mission Vehicle di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai fungsi sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPI) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2018 sebagai perluasan mandat bagi PT PII untuk ikut serta sebagai Penjamin terhadap Pinjaman dan Obligasi dari BUMN untuk membiayai pengembangan infrastruktur," jelas Wakil Menteri Keuangan RI yang diwakili oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Luky Alfirman.

Baca Juga: Indonesia Sudah Gak Kebal Corona, BUMN Langsung Bereaksi

Pernyataan tersebut disampaikan Luky Alfirman dalam pidatonya saat membuka workshop "Penguatan Peran Manajemen Risiko dalam Penjaminan Kredit Pemerintah kepada BUMN" di Jakarta, Selasa (3/2/2020).

Luky menambahkan, Kementerian Keuangan secara berkala telah memonitor perkembangan risiko keuangan negara khususnya yang bersumber dari BUMN karena keuangan APBN dan BUMN sangat erat hubungannya, baik yang bersifat langsung maupun kontijensi. Dengan penjaminan PT PII tersebut, BUMN yang dijamin perlu untuk senantiasa menjaga dan meningkatkan pengelolaan dan mitigasi risiko-risiko yang menjadi kewajiban BUMN Terjamin, di antaranya menyusun dan memperbaharui Risk Mitigation Plan, melaporkan progres dan risiko secara triwulan, dan beberapa upaya mitigasi risiko lainnya.

Sementara itu, Direktur Utama PT PII, M Wahid Sutopo, mengatakan bahwa PT PII sebagai Ring Fencing Pemerintah menggelar forum tersebut untuk peningkatan risk awareness manajemen BUMN khususnya terkait risiko dari pembangunan infrastruktur. Dengan mengumpulkan para pelaku manajemen risiko BUMN infrastruktur, mereka sama-sama sharing bagaimana membangun risk awareness agar kesehatan keuangan BUMN tetap terjaga dan risiko keuangan negara juga ikut terkelola dengan baik.

PT PII, lanjut Sutopo, juga ditugaskan oleh Pemerintah untuk melakukan penerapan best practice pengelolaan risiko atas pemberian Jaminan Pemerintah serta efisiensi pengelolaan risiko keuangan negara melalui proses dan tahapan penjaminan yang prudent. Dengan demikian, risiko yang timbul dari Penjaminan Pemerintah menjadi lebih terukur, memberikan kepastian keberlanjutan, dan terjaganya infrastruktur yang dibangun oleh BUMN tersebut memberikan layanan kepada masyarakat.

"Acara workshop ini diharapkan dapat menjadi media interaksi pada masing masing institusi yang hadir dan juga dapat menjadi best practice demi penguatan peran manajemen risiko dan transfer knowledge untuk penjaminan ke BUMN kepada para pemangku kepentingan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang dampaknya nanti dapat dirasakan untuk kesejahteraan masyarakat banyak serta terwujudnya pembangunan infrastruktur nasional/daerah yang merata," jelas Sutopo.

Dalam acara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan kepada PT PLN sebagai pengelola Risiko BUMN sebagai The Best Improvement pada proyek pengembangan jaringan kelistrikan di wilayah Suamtera dengan skema RBL dan PforR. Kriteria penilaiannya adalah pencairan pendanaan paling tinggi dan capaian progres fisik yang paling sesuai dengan target.

Selain itu, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC juga mendapatkan award kategori Reporting Champions pada proyek pengembangan infrastruktur pariwisata Mandalika dengan kriteria penilaian yaitu laporan yang paling lengkap dan tepat waktu sesuai dengan PMK. Terakhir adalah PT Hutama Karya (Persero) yang mendapatkan award kategori Responsive Leader pada proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dengan kriteria penilaian adalah sebagai yang paling cepat dalam menindaklanjuti mitigasi risiko gagal bayar.

Sebagai informasi, PT PII ikut serta dalam penyediaan 2 (dua) Penjaminan Kredit Pemerintah pada skema Direct Lending dari Lembaga Keuangan Internasional untuk pembangunan infrastruktur pariwisata Mandalika dan proyek Hydropower dengan nilai total pinjaman US$ 572 juta. Ke depan, PT PII berharap dapat membantu BUMN-BUMN lainnya yang akan menggunakan skema Direct Lending guna mengembangkan potensi-potensi pengembangan berbagai sektor infrastruktur lewat tata kelola risiko yang baik dan berkelanjutan.