Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Gerindra: Lockdown Tuh Gak Gampang, di ATM Aja Bisa Terjadi Kerusuhan

        Gerindra: Lockdown Tuh Gak Gampang, di ATM Aja Bisa Terjadi Kerusuhan Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, menilai larangan Presiden Joko Widodo kepada seluruh kepala daerah dalam menerapkan kebijakan lockdown dinilai sudah tepat.

        Menurut diam tidak semua kebijakan bisa dilakukan sporadis dalam mengatasi pandemik virus corona. Termasuk opsi lockdown.

        "Kebijakan lockdown harus diputuskan oleh presiden karena pandemik corona ini masalah nasional dan sangat jelas, WHO saja mengirim suratnya ke Presiden Joko Widodo, bukan kepada gubernur atau kepala daerah," katanya kepada wartawan, Senin (16/3/2020).

        Baca Juga: DPR Sesalkan Masih Banyak Masyarakat Tak Ikuti Imbauan Presiden Jokowi

        Baca Juga: Gerindra Tanya: Pak Jokowi, Pembubaran HTI Lebih Darurat Ketimbang Corona Ya?

        Lanjutnya, ia mengatakan lockdown bukan perkara gampang. Bahkan ada beragam faktor yang perlu dipertimbangkan dan dipersiapkan.

        "Lockdown oleh pemerintah pusat itu butuh persiapan-persiapan yang tepat karena lockdown itu sama saja mematikan semua aktivitas ekonomi dan sosial," tegasnya.

        Sambungnya, yang harus diperhitungkan adalah ketahanan pangan. Khususnya, sembako dan BBM harus benar-benar dipastikan tersedia. Tambahnya, masyarakat kelas menengah ke bawah juga harus diperhatikan lantaran tak semuanya memiliki simpanan memadai.

        "Seberapa banyak masyarakat Indonesia yang bisa melakukan transaksi jual beli sembako dan lain-lain dengan cara cashless, mengunakan online shopping dan kartu kredit?" katanya.

        Tambah dia, "Kalau lockdown tanpa persiapan yang matang oleh Joko Widodo, bisa menimbulkan kerusuhan sosial dan ATM bisa diserbu alias masyarakat menarik besar besaran dananya di bank," sambungnya.

        Namun, di sisi lain, beberapa kebijakan yang sudah dikeluarkan yakni merumahkan kegiatan belajar mengajar juga dinilai sebagai cara tepat meminimalisir penularan virus corona.

        "Kebijakan ini tidak mungkin dilakukan oleh pedagang dan buruh pabrik. Jadi, Kang Mas (Jokowi) belum lockdown karena memang tidak punya contigency plan dalam menghadapi pandemik corona," tukasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: