Mekanisme Kartu Prakerja Dinilai Kacau: Buruh yang Di-PHK Butuh Makan, Bukan Pelatihan

Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Sukamta, mengkritik rencana pelatihan Kartu Prakerja melalui platform digital senilai Rp1 juta rupiah untuk setiap peserta dari total 3,55 juta rupiah manfaat yang akan diperoleh.

Saat ini, kata Sukamta, yang dibutuhkan para buruh yang di-PHK, pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian karena terdampak virus corona, adalah pemenuhan kebutuhan pokok bukan pelatihan secara online.

Baca Juga: Prasyarat Kartu Prakerja Harus Jelas, Masak Artis Nganggur Dapat Jatah

Konsep Kartu Prakerja sejak awal, menurut Sukamta, sudah banyak dikritik karena dianggap tidak efektif memberikan solusi langsung berupa lapangan kerja. Adanya program ini jelas sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar Rp5,6 triliun yang akan digunakan buat pelatihan.

"Saya minta kepada pemerintah rencana pelatihan kartu prakerja ini untuk ditangguhkan. Lebih baik anggaran 5,6 triliun rupiah untuk pelatihan tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di PHK serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. Mereka saat ini butuhnya makan bukan pelatihan," kata Sukamta, Jumat (17/4/2020).

Dia juga menyoroti ramainya komentar masyarakat terkait pelatihan kerja secara online dalam kartu prakerja. Hal itu lantaran salah satu mitra paltform digital adalah Ruang Guru yang notabene salah satu pendirinya saat ini menjadi Staf Khusus Presiden.

"Pelatihan secara online senilai 1 juta rupiah ini pun juga masih menjadi tanda tanya besar, berwujud apakah dan seberapa bisa tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan. Mestinya dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah," kata dia.

Maka, lanjut dia, bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah itu dengan dengan pelatihan senilai Rp5,6 tiliun. "Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini?" tanya Sukamta.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini mengharapkan Pemerintah untuk lebih fokus mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan dan makin besar.

Menurutnya, berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penangan virus corona semestinya ditangguhkan dan bisa dikerjakan di tahun depan seperti pembangunan ibu kota baru serta berbagai proyek lainnya yang tidak bersifat mendesak.

Lebih jauh, kata Sukamta, Kebijakan PSBB yang ditetapkan pemerintah di Jabodetabek dan beberapa daerah sejauh ini kita lihat belum efektif membendung penyebaran virus corona. Ini artinya pemerintah harus segera mencari metode yang lebih efektif untuk mengatasi wabah yang berlangsung.

"Jadi kondisi seperti ini yang paling mendesak fokus pada 2 hal, atasi secepatnya virus corona dan penuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin dan rentan miskin. Soal pelatihan kerja terkait Kartu Prakerja bisa dikerjakan saat krisis virus ini sudah bisa diatasi," ujar Sukamta.