Pemerintahan Jokowi Didesak Lakukan Percepatan Stimulus UMKM

Virus corona atau covid-19 terus menunjukkan sengatannya terhadap perekonomian. Untuk itu, pemerintah harus melakukan berbagai upaya guna menahan dampak ekonomi agar tidak terjerembab ke resesi.

Anggota Fraksi PKS, Junaidi Auly, menjelaskan bahwa salah satu komponen ekonomi yang harus dijaga dengan baik oleh pemerintah adalah UMKM. Hal itu karena sektor UMKM merupakan penopang ekonomi Indonesia.

"Lihat saja porsinya terhadap PDB yang mencapai 61 persen, terhadap penyerapan tenaga kerja 97 persen, terhadap investasi 60 persen, dan terhadap ekspor sekitar 14 persen. Untuk itu, tidak bisa ditawar lagi bahwa stimulus harus disalurkan ke sektor UMKM," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Baca Juga: JK Bandingkan Krisis Ekonomi 98 dengan Era Corona, Katanya...

Menurut catatan UMKM Crisis Center, dampak virus corona terhadap UMKM cukup signifikan. Sebanyak 36,7 persen pelaku UMKM melaporkan tidak ada penjualan dan 26 persen mengalami penurunan penjualan lebih dari 60 persen. Adapun, pelaku UMKM yang perjualannya turun 31-60 persen mencapai 15 persen serta yang turun 10-30 persen mencapai 14,2 persen.

Terkait dengan upaya menjaga kinerja UMKM, Junaidi meminta pemerintah dan sektor keuangan mempercepat pemberian stimulus.

"Pemerintah harus mempercepat relaksasi pajak bagi UMKM yang bernilai 0,5 persen. Jika memungkin, UMKM bebas pajak hingga tahun depan. Tahun lalu PPh Final UMKM mencapai Rp4,8 triliun," tegas Junaidi.

Junaidi mendesak pemerintah untuk mempercepat restrukturisasi dan subsidi bunga kredit UMKM. Suku bunga KUR untuk UMKM ditetapkan enam persen dan peluang restrukturisasi dan subsidi bunga akan membantu dan terasa saat kondisi seperti ini.

"Apalagi beberapa UMKM hampir nihil penjualan," tutup Junaidi.