Miris, Kelakuan Legislator PDIP Ngamuk-ngamuk Pecah Toples Kue Lebaran dan Banting Botol Bir Bintang

Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Maryoto Birowo membenarkan ada oknum legislator yang mengamuk dengan cara membanting toples jajanan lebaran kue nastar dan melemparkan botol berisi minuman bir bintang ke tengah aula pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (29/6).

Di hadapan sejumlah awak media yang mewawancarainya di ruang tunggu tamu rumah dinas bupati, Rabu, Maryoto mengatakan insiden itu terjadi karena ada kesalahpahaman. SHM, oknum legislator PDIP saat itu bermaksud bertemu dengan kepala daerah dengan mendatangi rumah dinasnya di lingkungan pendopo kabupaten.

Baca Juga: Stafsus Jokowi Memalukan Institusi, Tokoh: Solusinya Mudah, Pecat!

Namun, Bupati Maryoto saat itu sedang tidak ada di tempat, sehingga ia menjadi harus menunggu.

"Melalui telepon keponakan, saya sudah sampaikan untuk menunggu. (paling) Tidak ada lima menit,. Namun, sesampainya di sini yang bersangkutan rupanya sudah tidak ada," kata Bupati Maryoto Birowo menceritakan kronologi awal insiden politikus PDIP berinisial SHM mengamuk di pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso.

Mirisnya, aksi premanisme yang memalukan itu dilakukan SHM yang posisinya sebagai anggota Badan Kehormatan DPRD Tulungagung. SHM pergi dengan meninggalkan jejak kerusakan di ruang tunggu tamu pendopo.

Rupanya SHM yang tak sabar menunggu Bupati Maryoto di ruang tunggu tamu, mengamuk. Toples isi jajanan kue nastar dibanting. SHM yang hanya beberapa menit datang ke pendopo atau rumah dinas bupati bahkan mengambil dua botol minuman keras yang ada di mobilnya.

Satu botol bir bintang yang telah kosong dilempar ke tengah aula pendopo hingga pecah berantakan. Sementara satu botol minuman keras merek Gilbeys yang masih berisi penuh dia taruh di meja ruang tunggu tamu.

Maryoto tidak berencana menempuh jalur hukum. Dia merasa punya beban psikopolitis terhadap PDIP selaku partai yang mengusungnya, hingga menduduki kursi Bupati saat ini.

"Kami ini adalah kepala daerah yang diusung oleh partai. Jadi (kasus ini) biar dibicarakan dalam ranah partai, dan dewan" ujarnya.