Andre Rosiade Usulkan Puyuono Dipecat Kalau Gak Datang Sidang MK Gerindra

Pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono yang menyinggung kadrun mainkan isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI) berbuntut panjang. Pouyono akan disidang ke Mahkamah Kehormatan (MK) Partai Gerindra.

Suara kecewa terhadap Poyuono pun disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Andre Rosiade. Lewat cuitannya di Twitter, anggota DPR itu meminta Poyuono sebaiknya mau datang ke persidangan MK Gerindra.

Andre menyebut ia taat aturan partai dengan memberikan keterangan di MK saat kasusnya yang mencuat terkait penggerebekan pekerja seks komersial (PSK) di Kota Padang.

Baca Juga: Berkeras Gak Salah Bilang PKI Dimainkan Kadrun, Poyuono Segera Digarap MK Gerindra

Namun, jika Poyuono tak mau hadir ke sidang MK maka ia mengusulkan agar aktivis buruh itu dipecat sebagai kader.

"Saya Andre Rosiade sbg Kader yg taat dan tegak lurus dgn Partai @Gerindra. Di saat dipanggil oleh Mahkamah Kehormatan Partai sbg kader tentu harus menghadiri pemanggilan. Seandainya saudara Arief Poyuono tidak mau menghadiri pemanggilan. Sy usulkan agar diberikan sanksi PEMECATAN," tulis Andre di akun Twitternya, @andre_rosiade yang dikutip pada Sabtu, (20/6/2020).

Dikonfirmasi terpisah, Arief Poyuono menegaskan tak mau hadir ke sidang MK Gerindra. Ia membenarkan undangan pemanggilan MK terhadapnya menyangkut ucapannya yang kontroversi soal kebangkitan PKI.

"Ogah, mang saya salah apa? Masak saya harus datang. Ogah ngapain saya datang," kata Poyuono saat dikonfirmasi VIVAnews, Sabtu (20/6/2020).

Dia pun merespons usulan Andre Rosiade agar dirinya dipecat bila tak mau datang ke sidang MK Gerindra. Ia bilang Andre itu cuma anak kemarin sore di Partai Gerindra. Maka itu, ia meminta Andre tak usah banyak bicara.

"Mang dia siapa, anak kemarin sore itu dia. Enggak ada sejarahnya dia berdarah-darah buat Gerindra," ujar Poyuono.

Poyuono sebelumnya dalam video menyatakan isu kebangkitan PKI tak ada alias bohong. Ia heran isu PKI hanya ramai dan muncul di era Joko Widodo. Menurut dia, isu PKI ini juga sebagai upaya mendelegitimasi Jokowi.

Poyuono pun menyebut yang memainkan isu PKI adalah kadrun atau kadal gurun. Kadrun merupakan istilah polarisasi politik untuk kelompok masyarakat yang aktif mengkritik pemerintahan Jokowi.