Mau Percepat Digitalisasi Nasional, Kemenkominfo Butuh Duit Rp22,57 Triliun

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyiapkan lima program prioritas untuk mempercepat transformasi digital menuju masyarakat digital Indonesia.

Menkominfo Johnny G Plate merinci program itu, antara lain Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Pemanfaatan TIK, Penataan Pengelolaan Pos dan Informatika, serta Komunikasi Publik.

"Untuk mempercepat digitalisasi nasional, Kemenkominfo membutuhkan anggaran sebesar Rp22,57 triliun sehingga terdapat kekurangan Rp16,82 triliun untuk membiayai kebutuhan inisiatif baru," paparnya dalam Rapat Kerja Menkominfo dengan Komisi I DPR RI mengenai Rencana Kerja dan Anggaran dan Rencana Kerja Pemerintah Kemenkominfo dan Isu-Isu Aktual Bidang Kominfo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2020).

Baca Juga: Belum Juga Masuk Indonesia, Pelanggan 5G Global Diramal Naik hingga 2,8 Miliar

Menkominfo memaparkan anggaran itu merupakan kebutuhan percepatan karena adanya penyesuaian belanja kementerian dan lembaga pada tahun anggaran 2020.

"Beberapa anggaran program Kemenkominfo mengalami penyesuaian pada tahun berjalan (2020) untuk penanganan pandemi Covid-19. Sehingga ditunda ke tahun berikutnya atau diperpanjang waktu penyelesaiannya," jelasnya.

Menurut Johnny, pandemi Covid-19 mendorong percepatan transformasi digital Indonesia, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi layanan TIK untuk publik dan sekaligus akselerasi kebijakan digitalisasi nasional.

"Oleh karena itu kami mengusulkan tambahan anggaran (ABT) rupiah murni sebesar Rp2,33 triliun untuk percepatan infrastruktur seperti Base Transceiver Station (BTS) dan akses internet di wilayah nonkomersial dan persiapan pusat data nasional sebagai langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik dan dukungan sosialisasi Pilkada 2020," ungkapnya.

Percepat Digitalisasi Nasional

Dalam rapat kerja itu, Menkominfo memaparkan gambaran kondisi pembangunan infrastruktur telekomunikasi bergerak seluler sebagai pondasi digitalisasi nasional.

"Dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia, 70.670 di antaranya sudah terjangkau layanan 4G. Masih terdapat 12.548 desa dan kelurahan yang belum terlayani 100% 4G di Indonesia. Sebanyak 9.113 desa dan kelurahan di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar serta 3.435 desa dan kelurahan non-3T," jelasnya.

Johnny menyatakan pembangunan akses jaringan seluler 4G di 9.113 desa dan kelurahan daerah 3T akan diselesaikan sampai dengan 2022 oleh BAKTI. "Sedangkan 3.435 desa/kelurahan di wilayah non-3T pembangunan selular 4G diusulkan untuk tetap dibangun oleh operator seluler," ungkapnya.

Menurut Menkominfo, beberapa inisiatif telah ditempuh agar pembangunan infrastruktur TIK dan pembangunan bidang komunikasi dan informatika berlangsung dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Mengurangi penggunaan APBN dengan mengembangkan kerja sama dengan ekosistem atau mitra kerja Kemenkominfo. Salah satu contohnya adalah aplikasi PeduliLindungi yang dibuat bersama Kementerian BUMN dan Telkom," ungkapnya.