Akademisi Lintas Kampus Gagas Pusat Studi BUMN, Ini Tujuannya

Sejumlah akademisi dari berbagai kampus menggagas terbentuknya Pusat Studi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam mendukung kemajuan perusahaan negara.

Akademisi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar Dr Mursalim Nohong, MSi pada diskusi secara daring yang melibatkan para akademisi lintas kampus membahas Tata Kelola BUMN, Sabtu, berpandangan bahwa program restrukturisasi manajerial BUMN yang dilakukan saat ini merupakan proyek jangka panjang yang tidak bisa selesai dalam satu periode menteri.

Baca Juga: Direksi ASDP Indonesia Ferry Kena 'Bersih-bersih' Erick Thohir

Baca Juga: Bos Erick, Jangan Begitu Dong, Masa Ipar Menteri, Jubir Presiden, Perwira Aktif Jadi Komisaris

"Selain itu, akan menjadi langkah awal dari sebuah kerangka 'milestones' memperbaiki kondisi internal perusahaan-perusahaan plat merah untuk mewujudkan BUMN yang bernilai bagi pemangku kepentingan," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Sementara itu, Mursalim memberi tantangan kepada Menteri BUMN Erick Thohir agar restrukturisasi manajerial sekaligus memandatory struktur (Direksi dan Komisaris) yang terbentuk untuk secara bersama bergerak menuju BUMN pencipta nilai.

Menurutnya, prinsip kerjanya adalah tetap mengedepankan profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran yang dibangun dalam mendorong perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yakni sistem ekonomi yang mengedepankan kerakyatan dan kebangsaan.

Kemudian, akademisi dari Universitas Negeri Jember, Dr Hari Sukarno,MM menyarankan dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Menteri Eric Tohir tidak sekadar inovatif dan kreatif, tetapi mulai berani melakukan akrobatik (out of the box) dalam menata BUMN yang penting memastikan bahwa tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai.

Sambungnya, Menteri ET perlu mengedepankan soal kinerja dalam mengganti seorang Direksi BUMN. Jika melihat kinerjanya bagus dan trend-nya naik maka sebaiknya Direktur yang bersangkutan dipertahankan. Begitu pula sebaliknya.

Selain itu, rencana untuk merampingkan klaster BUMN dari 27 menjadi 12 klaster tidak serta-merta diartikan sebagai merger ataupun 'holding company' tapi lebih pada orientasi 'mutualism symbiosis' antar-BUMN.

Sementara itu, Akademisi dari FEB-UNS Solo, Hery Sulstio melihat ada dua hal yang mesti menjadi 'frame' dalam menata BUMN yakni pertama, aspek makro tentang 'good governance' Kebijakan Pengelolaan BUMN dan kedua aspek mikro tentang 'Good Corporate Governance' BUMN.

Karena itu, ia mengatakan ketika menyusun peta jalan restrukturisasi, penting bagi Kementerian BUMN untuk melakukan sinkronisasi antara prinsip 'Good Governance' Kebijakan Pengelolaan BUMN dan praktik 'Good Corporate Governance' setiap BUMN, sehingga lima tujuan pengelolaan BUMN (pasal 2 UU BUMN) dapat tercapai secara proporsional sesuai dengan karakteristik industri dan perusahaan.

Akademisi dari FEB-Unsyiah, Fakhruddin menyarankan restrukturisasi peran BUMN harus mampu menghadirkan negara di dalam kehidupan masyarakat.

Peran negara dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan dapat dilakukan melalui kegiatan usaha BUMN. Pada saat yang sama, BUMN harus mampu menyeimbangkan peran tersebut dengan kebutuhan menghasilkan keuntungan usaha.

Atas kerangka pemikiran diatas, maka sejumlah akademisi tersebut mengagas suatu lembaga kajian diskusi yakni Pusat Studi BUMN sebagai media untuk berdiskusi, bertukar informasi dan pengetahuan serta melaksanakan riset yang sifatnya mendukung Tata kelola BUMN yang lebih baik dalam perpektif kepentingan Negara. Pusat studi ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antara BUMN dan Kampus untuk salingsinergi dalam mengembangkan potensi dan sumber daya bagi kemajuan Bangsa melalui pengembangan sumber daya manusia,  penciptaan nilai tambah dan peningkatan produktifitas ekonomi.