BPH Migas: Digitalisasi SPBU Masih Jauh dari Target

Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH migas) menyampaikan bahwa progres digitalisasi SPBU oleh PT Pertamina (Persero) masih sangat jauh dari target. Hingga 30 Juni 2020, proses digitalisasi SPBU baru menyentuh angka 2.247 SPBU saja, atau baru 44,80% dari total 5.518 SPBU yang akan digitalisasi tersebut.

Kepala BPH Migas, M. Fanshurullah Asa, menjelaskan bahwa dari capain tersebut, sebanyak 4.819 SPBU atau 87,33% telah terpasang ATG (Automatic Tank Gauge); 3.060 SPBU atau 55,45% telah terpasang EDC LinkAja; dan 1.268 SPBU atau 22,98% telah tercatat nomor polisi melalui EDC.

Baca Juga: BPH Migas Gandeng UI Kerja Sama Riset Sektor Hilir Migas

"Terlepas dari kendala yang ada, BPH Migas tetap meminta Pertamina segera menyelesaikan dan meningkatkan akselerasi program digitalisasi SPBU dalam waktu singkat. Karena ini untuk kepentingan rakyat Indonesia agar pendistribusian BBM bersubsidi bisa tepat sasaran dan tepat volume," ujar Fanshurullah dalam keterangan pers, Rabu (8/7/2020).

Fanshurullah menambahkan, sebanyak 1.577 atau 28,58% telah terdigitalisasi dan memproduksi data yang dapat diakses melalui dashboard yang dikembangkan oleh PT Pertamina, di antaranya berupa data volume penjualan per transaksi, data nilai transaksi penjualan, da data transaksi per SPBU.

Meskipun begitu, data-data tersebut belum memenuhi kriteria yang diharapkan BPH Migas sehingga belum dapat dijadikan sebagai perangkat pengawasan yang komprehensif dalam penyaluran  JBT dan JBKP (Jenis BBM Khusus Penugasan).

Sebelumnya, PT pertamina bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia membangun program digitalisasi untuk 5.518 SPBU yang tersebar di seluruh wilayah NKRI, dimulai pada 31 Agustus 2018 dengan target penyelesaian di akhir Desember 2018.

Namun, dalam proses perjalanannya, Fanshurullah memaparkan bahwa proyek tersebut mengalami perubahan target sebanyak empat kali. Target pertama pada 31 Desember 2018, kemudian berubah menjadi 28 Juni 2019, mundur lagi ke 31 Desember 2019, dan terakhir per 30 Juni 2020 yang juga masih belum tercapai.