Parpol, TNI-Polri, BIN Jadi Bos BUMN, Fadli: Erick Bersih-Bersih?

Politisi Partai Gerindra Fadli Zon menagih janji Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan akan membersihkan BUMN dari segala bentuk kecurangan.

Menurutnya, janji Erick Thohir tak kunjung terlaksana. "Ketika dilantik menjadi menteri tahun lalu, Menteri BUMN @KemenBUMN Erick Thohir @erickthohir berjanji akan melakukan bersih-bersih di kementeriannya. Sebagai orang swasta, ia berjanji akan bekerja keras memulihkan nama baik BUMN," katanyanya dalam akun Twitternya, seperti dikutip, Rabu (15/7/2020).

Baca Juga: Erick Hujani Petugas KRL Penemu Uang Rp500 Juta dengan Hadiah

Baca Juga: Rayuan Maut Fadli Zon ke Prabowo Buat Dirikan Gerindra

Lanjutnya, ia pun membeberkan bukti, bahwa pada Desember 2019, Erick Thohir memberhentikan seluruh direksi PT Garuda Indonesia. Ia pun dipuji oleh banyak pihak atas tindakan tersebut.

Namun, terkait itu, menurut Fadli Zon, pujian kepada Erick terlalu dini, sebab sampai sekarang tak ada gebrakan lain yang dilakukan oleh Erick Thohir. 

"Pujian itu ternyata terlalu dini diberikan. Sebab, memecat direksi yang tertangkap basah melakukan tindak pidana sebenarnya bukanlah sebuah keputusan istimewa. Ada orang terbukti melanggar hukum, lalu ditindak. Apa istimewanya?" katanya.

Terlebih, menurutnya, tindakan "bersih-bersih" yang dimaksud oleh Erick Thohir menyangsikan, karena para atasan di BUMN saat ini justru lebih banyak diduduki oleh tokoh partai politik, TNI, Polri, jaksa, hakim, hingga anggota Badan Intelejen Negara (BIN).

"@KemenBUMN membuat preseden buruk dengan mengangkat tokoh partai politik sebagai komisaris BUMN. Seburuk-buruknya pengelolaan BUMN di masa lalu, keputusan ini belum pernah terjadi sebelumnya," tukasnya.

"Menteri BUMN juga telah mengabaikan azas kompetensi dan prinsip pembagian kekuasaan dengan memasukkan unsur-unsur aktif TNI, Polri, Badan Intelijen Negara @BIN_Official, kejaksaan, kehakiman, serta BPK @bpkri (Badan Pemeriksa Keuangan) sebagai komisaris BUMN," lanjutnya.

Ia pun menilai penunjukkan tersebut bisa mengacaukan sistem tata negara yang seharusnya disiplin dengan pembagian kekuasaan.

"Penunjukkan semacam ini menurut saya telah mengacaukan sistem, baik sistem meritokrasi di dalam perusahaan negara, maupun mengacaukan sistem tata negara modern yang seharusnya disiplin dengan pembagian kekuasaan," terangnya.

"Jadi, dengan banyaknya peraturan yang telah diterabas tadi, saya sangsi Menteri BUMN saat ini sedang berusaha membersihkan dan mengembalikan nama baik BUMN," katanya.