Tito Karnavian: Pilkada 2020 Bisa Bantu Penanganan Covid-19

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bisa mendorong lahirnya program padat karya untuk memulihkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah pandemi Covid-19.

Mendagri menjelaskan dia telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal anggaran APBD untuk KPU dan Bawaslu yang sudah 85% dicairkan.

Baca Juga: Tak Mau Pilkada Jadi Klaster Corona, Tito Karnavian Sarankan...

Tercatat, bantuan dari APBN sekitar Rp960 miliar untuk setiap KPUD dan seluruh Bawaslu. Pada tahap kedua nanti akan dicairkan juga sekitar Rp3 triliun dan tahap terakhir Rp1 triliun. Secara keseluruhan jumlahnya berkisar Rp15 triliun.

APBN sendiri Rp5 triliun dan ditambah dari biaya yang akan dikeluarkan oleh peserta untuk Pilkada ini sekitar Rp20 triliun yang akan tersebar 60% untuk insentif penyelenggara. Sementara itu, 40% untuk pembelian alat Pilkada maupun alat untuk penanganan covid-19 seperti masker dan lain-lain.

"Ini akan bisa berdampak dua yang pertama adalah bisa untuk membangkitkan UMKM, masker dan lain-lain misalnya kertas, tinta. Di sisi lain juga akan bermanfaat untuk menangani covid-19 karena nanti akan digunakan untuk pembelian alat perlindungan covid," katanya.

Tak kalah penting, Mendagri menjelaskan rekomendasinya kepada para kontestan yang terlibat dalam Pilkada untuk menggunakan alat peraga kampanye berupa masker dan hand sanitizer.

"Kontestan sudah kita minta boleh menggunakan alat peraga, masker, atau hand sanitizer dengan gambar mereka atau nomor pilihan mereka sehingga ini akan menimbulkan gerakan massif," tuturnya.

Mendagri juga meminta kerja sama yang baik antar-pihak penyelenggara, peserta, maupun masyarakat luas agar menggunakan kesempatan ini sebagai momentum gerakan melawan Covid-19.

Isu atau tema yang ingin diangkat adalah peran kepala daerah dalam rangka penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Ini diharapkan akan menjadi pertarungan bagi mereka untuk semua daerah bergerak maksimal agar kurva dapat dikendalikan.

"Pemerintah pusat saja akan sulit mengendalikan rakyat karena kita menggunakan sistem demokrasi desentralisasi sehingga peran kepala daerah menjadi sangat penting di momentum ini. Ketika Pilkada ini mereka kepala daerah 270 daerah incumbent akan bertanding dan kontestan lain. Kita harapkan mereka betul-betul terpacu untuk menyelesaikan covid-19," ujarnya.