Ramai-ramai Serang Nadiem Makarim, Kasihan Gak Ada yang Bela...

Pemberian dana hibah Kemendikbud ke yayasan konglomerat: Tanoto dan Sampoerna Foundation, berbuntut panjang. Setelah diserang DPR, giliran Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang menyentil program Mendikbud Nadiem Makarim itu. Mereka juga keluar dari program tersebut. Sayangnya, Mas Nadiem tak ada yang bela nih.

Mundurnya Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) itu karena mencium adanya kejanggalan dalam program tersebut.

Ketua LP Maarif NU, Arifin Junaidi mengungkapkan, lembaganya baru diminta mengajukan proposal dua hari sebelum penutupan. Tentu saja, lembaga itu tak menyanggupinya. "Tapi kami diminta ajukan saja syarat-syarat menyusul," tuturnya.

Baca Juga: Mas Nadiem Transparan Dong, Jujur Harus Dimulai dari Pemimpin

Tanggal 5 Maret diumumkan di website, proposal LP Maarif NU itu ditolak. Tapi kemudian Kemendikbud kembali menghubungi LP Maarif NU, meminta mereka melengkapi syarat. Salah satu yang disyaratkan, badan hukum yang digunakan harus atas nama LP Maarif NU, bukan Nahdlatul Ulama. "Kami menolak dan jelaskan badan hukum kami NU," tegas Arifin.

Keesokan harinya, Kemendikbud kembali meminta surat kuasa dari PBNU. Didesak-desak, LP Maarif NU akhirnya menurutinya. Mereka meminta surat kuasa dan memasukkannya di detik-detik terakhir.

Rabu (22/7/2020), LP Maarif NU mendadak dihubungi untuk mengikuti rapat koordinasi. Padahal saat itu, belum ada surat keterangan penetapan program Kemendikbud itu. "Ternyata banyak sekali yayasan yang tidak jelas ditetapkan sebagai penerima," ungkapnya.

Karena itu LP Maarif NU memutuskan mundur dari program tersebut. Mereka memilih mengabdi kepada negara lewat programnya sendiri. Dia menjelaskan, saat ini LP Maarif NU tengah fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah 15 persen dari total sekolah/madrasah sekitar 21 ribu.

Sementara majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasemen) Pengurus Pusat Muhammadiyah juga menyatakan mundur dari program itu dengan alasan serupa; tidak jelasnya pemilihan ormas yang ditetapkan lolos evaluasi proposal.

"Tidak membedakan antara lembaga CSR (Corporate Social Responsibility) yang sepatutnya membantu dana pendidikan dengan organisasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah," ujar Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah, Kasiyarno.

Mundurnya kedua lembaga pendidikan ormas Islam raksasa itu berbuntut kecaman terhadap Nadiem. Wakil Ketua MPR, Muhaimin Iskandar mengatakan, Nadiem tidak paham pengabdian NU dan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan Tanah air.

"Saya juga minta Mendikbud untuk belajar sejarah pengabdian NU dan Muhammadiyah kepada pendidikan. Saya protes!" tulis Cak imin lewat akun Twitternya, kemarin.

Wakil Ketua MPR lainnya, Hidayat Nur Wahid menuding Nadiem mengabaikan peran besar Muhammadiyah dan NU dalam bidang pendidikan. Menurutnya, hal itu pantas dikritisi dan ditolak. "Bukan sekadar masalah anggarannya," tegasnya.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menyesalkan mundurnya NU dan Muhammadiyah dari POP Kemendikbud. Apalagi, dia juga mendengar informasi, PGRI juga akan mundur dari program tersebut.

"Kalau kelembagaan ini mundur, saya merasa program ini kehilangan legitimasinya," katanya, kemarin.

Untuk mengetahui kisruh soal dana hibah ini, Komisi X pun berencana memanggil Nadiem serta Sampoerna dan Tanoto.

Kemendikbud menghormati keputusan NU dan Muhammadiyah. "Kemendikbud terus menjalin komunikasi dan koordinasi yang baik dengan seluruh pihak," ujar Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Kemendikbud Evy Mulyani, normatif.