Gabung APEC Gak Cukup, Pemerintah Kudu Serius Siapkan Industrinya

Pemerintah didorong untuk lebih serius menggarap pasar Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) karena merupakan salah satu kawasan strategis. Berbagai aliansi dan kerja sama yang sudah dijalankan pemerintah, perlu mendapat dukungan lintas sektor, terutama industri, agar bisa melahirkan produk unggulan.

Ekonom yang juga Dosen Perbanas Institute, Piter Abdullah, menyampaikan bahwa semua kerja sama internasional memiliki nilai stragis bagi Indonesia karena Indonesia membutuhkan dukungan internasional dan tidak bisa menutup diri, hidup sendiri dalam pergaulan dunia internasional. Kerja sama internasional seperti APEC memiliki dampak positif, jangan sampai berhenti pada sekadar penandatanganan.  

Baca Juga: Semua Serba Gak Pasti, Jokowi Minta Para Menteri Waspada Soal...

Menurut Piter, manfaat kerja sama ditentukan oleh kesiapan menindaklanjuti kerja sama tersebut. Meskipun sudah tergabung dengan APEC, dan berbagai kerja sama multilateral lainnya, di-support oleh kebijakan-kebijakan bilateral, jika tidak mempersiapkan semua kebijakan yang mampu mendukung pemanfaatan kerja sama tersebut, kerja sama itu tidak akan punya dampak.

“APEC tidak akan bisa mendorong ekspor kita kalau kita sendiri tidak pernah mempersiapkan industri secara sungguh-sungguh sehingga bisa menghasilkan produk-produk berdaya saing tinggi di pasar global,” ujar Piter, kepada media, Senin (27/7/2020).

Baca Juga: Bantu IKM Logam di Sukabumi, Menperin: Agar Roda Ekonomi Bergerak

Kementerian Perdagangan pun komitmen untuk memperkuat pasar internasional, dengan memperkuat aliansi dan kerja sama. Menteri Perdagangan, Agus Suparmanto, mengajak negara-negara yang tergabung dalam Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk bersama-sama, bersinergi mendorong berbagai program kerjasama agar pemulihan ekonomi di kawasan yang terdampak Covid-19 bisa segera pulih lebih cepat.

Menteri Agus menyampaikan, akibat Covid-19, pertumbuhan ekonomi kawasan APEC tahun 2020 diprediksi akan mengalami kontraksi sebesar 3,7 persen. Hal ini diperburuk dengan melemahnya arus rantai suplai serta menurunnya permintaan akibat implementasi langkah-langkah darurat kesehatan oleh hampir semua negara.

“Untuk mengatasi dampak yang lebih buruk bagi perekonomian, khususnya di kawasan APEC, dibutuhkan perhatian khusus dan aksi yang cepat serta strategis dari semua anggota ekonomi APEC,” jelas Menteri Agus, di sela forum APEC Virtual Ministers Responsible for Trade Meeting (APEC VMRT), dikutip Senin (27/7/2020). 

Baca Juga: Sri Mulyani: DKI dan Jawa Barat Berutang Rp16,5 Miliar

Kerja sama regional APEC, ditegaskan oleh Mendag, juga harus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas di masa maupun pascapandemi. Sejumlah program kerjasama potensial dapat terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan melalui kerja sama di bidang fasilitasi perdagangan, penanganan hambatan rantai suplai, penguatan koordinasi, dan pertukaran informasi kebijakan penanganan dampak pandemi di kawasan APEC.

Menteri Agus menyebut, sebagai upaya memperkuat respons secara kolektif dan menyusun langkah strategis bagi pemulihan ekonomi kawasan Asia Pasifik, para Menteri Perdagangan APEC telah menghasilkan rekomendasi langkah konkret dan program kerja nyata bagi forum APEC dalam mengatasi dampak pandemi Covid-19. 

Di forum APEC, Indonesia berperan aktif dalam pertukaran informasi kebijakan penanganan Covid-19. Kontribusi untuk memperkuat program kerja utama APEC juga terus dilakukan, terutama untuk mengatasi berbagai hambatan nontarif; mendorong fasilitasi perdagangan untuk mempermudah sektor bisnis; penguatan rantai suplai, integrasi, dan diversifikasi rantai nilai; serta kerja sama untuk memperkuat konektivitas kawasan.

Mendag menyampaikan, dalam pertemuan itu, Indonesia juga menekankan agar APEC mendorong terwujudnya sinergi penanganan dampak ekonomi Covid-19 di berbagai forum seperti ASEAN, ASEAN Plus 1, dan G20, agar langkah-langkah yang ditempuh dapat saling memperkuat, tidak tumpang tindih, dan betul-betul efektif.

Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, akan terus mendorong berbagai inisiatif untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas anggota ekonomi APEC, khususnya terkait partisipasi lebih lanjut dalam rantai nilai dan rantai suplai. Selain itu, terus mendorong  isu-isu inklusivitas; dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM); serta pemanfaatan perkembangan ekonomi digital. 

Dalam pertemuan APEC VMRT ini, para Menteri Perdagangan APEC juga menyepakati pernyataan bersama (APEC VMRT statement) sebagai wujud penegasan komitmen bersama atas pentingnya mitigasi dampak pandemi Covid-19 secara efektif, berkelanjutan, dan inklusif.

APEC VMRT statement, terang Agus, merefleksikan komitmen bersama ekonomi APEC dalam memperkuat ketahanan rantai suplai dan memfasilitasi kelancaran arus barang esensial secara transparan, nondiskriminatif, stabil, dan dapat diprediksi untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19, khususnya terhadap sektor perdagangan.

Mendag menegaskan, program kerja ekonomi APEC untuk penanganan pandemi tersebut merupakan langkah strategis penting untuk segera dilakukan, namun dengan tetap menjaga kepentingan nasional dan memperhatikan kebijakan domestik ekonomi APEC. Aksi kolektif, sinergi, dan kolaborasi yang dilakukan baik secara regional maupun global akan menjadi landasan yang kuat untuk mempercepat pemulihan ekonomi, baik di masa maupun pascapandemi Covid-19.

“Ekonomi APEC perlu terus meningkatkan konsolidasi dan semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan di masa transisi ini. Indonesia terus mengupayakan pemulihan ekonomi melalui berbagai perangkat kebijakan perdagangan yang terintegrasi dengan tetap memprioritaskan perlindungan kepada masyarakat,” jelasnya.

Untuk diketahui, APEC merupakan forum kerja sama 21 ekonomi di lingkar Samudera Pasifik. Kegiatan utama APEC meliputi kerja sama perdagangan, investasi, serta kerja sama ekonomi lainnya untuk mendorong pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.

Anggota APEC terdiri dari Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Kanada, Chile, Tiongkok, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, dan Vietnam.

Pada 2019, anggota ekonomi APEC mewakili 39 persen penduduk dunia (2,9 miliar jiwa), 47 persen dari perdagangan global (USD 22 triliun), dan 60 persen dari total riil Produk Domestik Bruto (PDB) dunia (USD 48 triliun). Total nilai ekspor Indonesia pada 2019 ke anggota APEC sebesar USD 125,1 milliar, atau menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar USD 129,2 miliar.