Gusur McD Sarinah untuk UMKM, Erick Thohir: Bukan Lip Service

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan menggusur McDonald's dari Gedung Sarinah menjadikan sebagai pasar UMKM bukan sekedar lip service. Sebab itu, tak hanya Infrastruktur gedung Sarinah saja yang direnovasi tapi juga konsep bisnisnya.

"Kami di BUMN dalam bekerjasama dengan UMKM adalah suatu keharusan dan keberpihakan. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya lip service atau wacana, tapi kita sudah pastikan ini sebuah keharusan dan keberpihakan yang jelas agar kondisi UMKM lebih baik lagi," ujar Erick Thohir seperti dikutip, Kamis (20/8/2020).

Baca Juga: Erick Thohir: Sarinah Harus Jadi Simbol Nation Brand

Sikap keberpihakan Kementerian BUMN terhadap UMKM bukan tanpa alasan. Menteri Erick sendiri menilai bahwa bisnis mikro ini menjadi salah satu penopang terbesar dalam perekonomian dalam negeri. Sebab itu, tercatat ada empat langkah strategis yang akan dilakukan Erick Thohir dalam memberdayakan UMKM.

Pertama, UMKM harus meningkatkan kualitas produk secara desain, proses, dan penyaluran bahan bakunya.Saat ini, Kementerian BUMN telah bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM untuk memberikan pelbagai pelatihan bagi pelaku usaha di sektor tersebut. Kedua, akses pasar bagi UMKM harus dibuka, baik pasar tujuan dalam maupun luar negeri.

Ketiga, UMKM mesti mendapatkan akses pembiayaan. Salah satunya melalui bantuan pemerintah yang disalurkan lewat kredit empat anggota bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Keempat, pemerintah dan perusahaan BUMN akan mendukung terserapnya produk-produk lokal melalui Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

"Apalagi kalau masyarakat Indonesia juga punya dukungan produk lokal dalam kehidupan sehari-hari, tentu itu lebih impact full," ujar dia.

Seperti diketahui, Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN telah menandatangani kerja sama dalam upaya membantu pemulihan dan mengembangkan koperasi dan UMKM akibat dampak dari pandemi Covid-19.

Penandatanganan kesepakatan itu menjadi payung hukum, yang mendorong perusahaan BUMN untuk turut mendukung pengembangan dan pembinaan UMKM di Indonesia, baik dalam hal pendampingan, penyediaan bahan baku, logistik, penyerapan produk UMKM dan pemasaran melalui platform digital.