Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Bukan Tanpa Sebab, Akhirnya PDIP Pilih Dukung Erick Thohir Tertibkan Si Ahok

        Bukan Tanpa Sebab, Akhirnya PDIP Pilih Dukung Erick Thohir Tertibkan Si Ahok Kredit Foto: Antara/Adam Bariq
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Komisi VI Fraksi PDIP DPR RI, Aria Bima, mengatakan sudah sepatutnya Menteri BUMN Erick Thohir memanggil jajaran direksi maupun komisaris jika terjadi permasalahan internal di perusahaan BUMN.

        Hal tersebut dikatakan ketika disinggung mengenai pemanggilan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok oleh Erick Thohir pasca-pernyataan kontroversial Ahok soal kebobrokan Pertamina dan usulan pembubaran Kementerian BUMN. Baca Juga: Erick & Ahok Bicara Empat Mata, Buka-bukaan Borok Pertamina, Apa Isinya?

        "Undang-undang kan mengatakan menteri sebagai pembina BUMN, sesuai undang-undang saja," ujarnya di Jakarta, Jumat (18/9/2020). Baca Juga: Usai Bongkar Aib Pertamina, Eh Kerjaan Ahok Ditambah Erick Thohir: Ahok Disuruh..

        Lanjutnya, ia menyambut positif langkah yang diambil Erick guna meminimalisir kegaduhan pasca-munculnya video Ahok yang membongkar kebobrokan Pertamina. Ia pun berharap pertemuan keduanya dapat membangun suasana kondusif di perusahaan minyak milik negara.

        "Saya kira sesuatu yang positif dari pertemuan itu. Harapannya mendinginkan, suasana kondusif kan seharusnya ada, namanya juga korporasi. Dinamika kan memang harus didinginkan," tandasnya.

        Diketahui, pertemuan Ahok dan Erick Thohir terjadi pada Kamis (17/9/2020). Dalam pertemuan tersebut, Erick ingin mendengar langsung penjelasan dari Ahok terkait pernyataannya Ahok soal 'aib' Pertamina.

        Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga menjelaskan, pertemuan yang diawali dengan pemanggilan Ahok oleh Erick Thohir itu dimaksudkan untuk mengklarifikasi polemik dalam beberapa hari terakhir. Pun, pertemuan juga untuk menerima masukan yang hendak disampaikan oleh Ahok.

        "Jadi, pada pertemuan ini Pak Ahok menyampaikan apa yang dia lihat di Pertamina, apa saja kelemahan-kelemahan yang ada dan memberitahu semua ke Pak Menteri," kata Arya, Jumat (18/9/2020).

        Baca Juga: Ahok Umbar Dirinya Eksekutor, Anak Buah Erick Thohir Puji-puji: Komut BUMN Top Semua!

        Baca Juga: Bongkar Aib Pertamina, Erick Thohir Ceramahi Ahok: Tabayyun

        Arya memastikan, Erick Thohir menerima masukan-masukan yang disampaikan Ahok. Sebaliknya, Erick pun diakui Arya tak segan berbagi pandangan terkait hal dan informasi soal kondisi Pertamina.

        "Dari sini bisa disatukan dan sebagai Komut Pak Ahok memang ditugaskan Kementerian BUMN untuk melakukan pengawasan terhadap Pertamina. Itu bagian dari tugas Pak Ahok," lanjut Arya.

        Dari pembicaraan itu, Erick akhirnya meminta kepada Ahok untuk membangun tim dan kerja sama yang kuat di internal Pertamina. Tujuannya agar Pertamina bisa melakukan tranformasi di dalam perusahaan, sesuai dengan arahan dari pihak Kementerian BUMN.

        "Tugas Pak Ahok memang salah satunya melakukan tranformasi di Pertamina, dengan melibatkan tim yang ada di dalam agar semakin kuat," kata Arya.

        "Jadi keja sama tim (di internal Pertamina) diperkuat, dan itulah yang dimintakan Pak Menteri kepada Pak Ahok," ujarnya.

        Figur Ahok kembali disorot karena pernyataannya soal kebobrokan sistem di BUMN terutama Pertamina. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang bila ia jadi Direktur Utama Pertamina, maka ada masyarakat yang tak senang dan rusuh.

        Baca Juga: Terima Kasih Ahok, Cuitan Babe Haikal Disamber Netizen: Jangan Pakai Kita, Tapi Masih Menyakiti

        Ahok bahkan menyebut masyarakat itu sebagai kadrun (sering diasumsikan singkatan kadal gurun).

        "Persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini," kata Ahok dikutip dari YouTube POIN pada Rabu (16/9/2020).

        Ahok mengusulkan, Kementerian BUMN harusnya dibubarkan sebelum Presiden Joko Widodo turun. Lalu, ia menyarankan membentuk Indonesia Corporation atau seperti Temasek. Konsep ini yakni penggabungan holding BUMN yang akan menjadi superholding.

        "Persoalannya, Presiden tidak bisa mengontrol manajemen BUMN. Kita tidak ada orang," tutur Ahok.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Vicky Fadil

        Bagikan Artikel: